Ihwal Bagi-bagi Konsesi Pertambangan, Aktivis Semarang: Ormas Berubah Jadi Perampok

Pihaknya menyebut, belum ada kajian seberapa besar dampak pelibatan ormas keagamaan dalam menyetor semakin rusaknya alam dari aktivitas pertambangan. 

Namun, dia memastikan nantinya ada gerakan akar rumput supaya menolak ormas keagamaan di jateng ikut mengolah tambang.

"Iya nanti ada gerakan karena itu bukan lagi kepentingan yang berkiatan dengan ormas maupun umat melainkan kepentingan segelintir orang," katanya. 

Sebelumnya, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Semarang menolak mentah-mentah upaya pemerintah dalam membagi-bagi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) bagi organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.

Kendati PMKRI sendiri masuk dalam daftar penerima, ormas ini lebih memilih mengecam langkah Presiden Joko Widodo dalam meneken aturan itu yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara.

"Kami tolak Peraturan Pemerintah yang mengatur hal tersebut sekaligus mengecam pemerintah Jokowi karena berupaya menyuap ormas keagamaan dengan izin pertambangan," ujar Ketua Presidium PMKRI Cabang Semarang, Natael Bremana dalam keterangan tertulis, Rabu (5/6/2024). (Iwn)