Sah! Program Tapera Ditunda hingga 2027, Menteri PUPR: Saya Menyesal, Gak Ngelegewo

"Jadi, kalau misalnya ada usulan apalagi DPR misalnya waktu MPR untuk diundur, menurut saya, saya sudah kontak dengan Bu Menteri Keuangan juga, kita akan ikut," imbuh Basuki.

Ketentuan mengenai Tapera ini dihujani kritik dan dikeluhkan oleh publik lantaran bakal memotong penghasilan para pekerja.

Pengusaha pun bakal diwajibkan membayar sebagian ituran dari para pekerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 menyebutkan, besaran simpanan Tapera adalah 3 persen dari gaji atau upah.

Sebanyak 2,5 persen ditanggung pekerja, sedangkan sisanya ditanggung pemberi kerja. Kebijakan ini pun mendapat respons negatif dari masyarakat.

Sampai-sampai, kelompok buruh turun ke jalan menolak kebijakan ini. 

Buruh Jateng sebut Tapera program ngawu

Terpisah, sebelumnya berbagai elemen buruh di Jawa Tengah kompak menolak program iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) 3 persen nilai gaji, yang dipotong dari 2,5 persen gaji buruh dan 0,5 persen dari perusahaan.

Sejumlah federasi buruh gelar aksi di depan Kantor Gubernur Jateng.

Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Spanduk hingga orasi-orasi penolakan juga dengungkan dalam aksi tersebut.

Dalam aksi para buruh secara tegas menyebut Tapera adalah program ngawur dan paksa.

"Tidak ada kepastian bagi peserta Tapera, itu kan ngawur," ucap Aulia Hakim Sekertaris KSPI Jateng kepada Tribunjateng.com, di sela-sela aksi, Kamis (6/6/2024).

Aulia juga berujar, pemotongan 2,5 persen gaji pekerja sangat mustahil untuk membeli rumah.

Bahkan ia menghitung, pemotongan 2,5 persen dari UKM setiap bulan sekitar Rp80 ribu.