Bekas Carik Cendono Kudus Korupsi Uang Hasil Jual Tanah Kas Desa Senilai Hampir Rp1 Miliar

TRIBUNMURIA.COM, KUDUS - Mantan Sekretaris Desa (Sekdes) Cendono, Dawe, Kudus periode 2002-2021, FR (58), ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penjualan tanah kas desa.

FR diduga menikmati hasil penjualan tanah kas desa pada tahun 2005, 2009, 2010, 20212 dan 2014.

Atas perbuatannya, mantan Sekdes Cendono itu diduga merugikan keuangan negara hampir mencapai Rp1 miliar, tepatnya RpRp982,5 juta.

Berkas perkara bekas Sekdes Cendono dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, sehingga dilakukan pelimpahan tahap dua, berkas dan tersangka dari kepolisian kepada kejaksaan.

Wakapolres, Kompol Satya Adi Nugraha, menjelaskan polisi sebelumnya telah melakukan penyelidiikan dan penyidikan, sehingga menetapkan FR sebagai tersangka.

Hasil penjualan tanah kas desa, yang seharusnya disetor ke pemerintahan desa setempat, justru uangnya dinikmati oleh FR untuk kepentingan prinadi yang bersangkutan.

Polisi juga menggeledah kantor Desa Cendono dan rumah tersangka di wilayah Kecamatan Dawe, Kudus.

Hasil penggeledahan, polisi menyita barang bukti sejumlah dokumen, antara lain 1 berkas persetujuan penetapan keputusan Kepala Desa Cendono tentang tukar menukar sebagian tanah kas Desa Cendono untuk pengembangan usaha Tas’an Wartono.

Lalu, 1 berkas tanda terima penyerahan 42 SHM atas nama Tas’an Wartono kepada FR tanggal 13 Januari 2004, 1 berkas kuintansi penyerahan uang pembayaran tanah dari Sholicin (pembeli) kepada FR sebesar Rp70.000.000, dan 1 berkas salinan warkah SHM atas nama pembeli.

"Penyidik melakukan serangkaian proses penyidikan dan telah ditemukan lebih dari dua alat bukti yang sah," jelas Kompol Satya Adi Nugraha, Selasa (14/5/2024).

Tersangka FR dijerat Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 3 juncto Pasal 8 UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

"FR diancaman pidana maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1 miliar,” ujarnya.

Kronologi kasus

Kejadian berawal pada tanggal 30 September 2003 telah dilakukan tukar menukar 12 bidang tanah kas Desa Cendono seluas 59.900 m2 dengan 42 bidang tanah dengan SHM atas nama Tas’an Wartono seluas 77.193 m2 

Lanjut Kompol Satya, sebanyak 42 SHM atas nama Tas’an Wartono pada tanggal 13 Januari 2004 kemudian diserahkan kepada tersangka yang saat itu menjabat Sekdes. 

Namun sampai saat ini hanya 37 SHM yang dikuasai Pemdes Cendono sebagai aset desa, sedangkan sisanya 5 SHM dijual oleh FR kepada lima pembeli yang berkisar antara Rp28 juta hingga Rp120 juta dengan total Rp243 juta. 

Selain mendapatkan tanah pengganti 42 SHM, Pemdes Cendono juga mendapatkan ganti rugi dari Tas’an Wartono uang sebesar Rp600.000.000.

Dari uang tersebut dialokasikan untuk membeli 7 bidang tanah pengganti tambahan senilai Rp199.800.000.

Namun pada tahun 2014 1 bidang tanah pengganti tambahan seluas 2.230 m2 masih letter C (belum bersertifikat) dijual  tersangka kepada Sholicin seharga Rp70.000.000.

“Para pembeli saat membeli tanah dari tersangka tidak mengetahui jika tanah tersebut merupakan tanah milik Pemerintah Desa Cendono,” terang Wakapolres.

Penjulan tanah yang dilakukan FR, lanjut Kompol Satya, baru diketahui Pj Kepala Desa Cendono, Sutahar, pada tahun 2021 saat mengajukan balik nama 42 SHM atas nama Tas’an Wartono ke Pemdes Cendono di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kudus. 

Kemudian dari kantor pertanahan menemukan 5 bidang tanah tumpeng tindih (pada satu bidang obyek tanah yang sama terdapat 2 setipikat dengan nama pemilik yang berbeda).

“Setelah ditelusuri oleh Pemdes Cendono, ternyata ada 5 bidang tanah yang dijual FR untuk kepentingan pribadi,” ujarnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara oleh perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp982.500.000. (rad)