Siapkan 9 Program Unggulan, Masan PDIP Siap Kembali Bertarung di Pilkada Kudus 2024

Sisa pendapatan daerah dari pajak penerangan jalan bisa digunakan untuk memberikan layanan prima kepada masyarakat. 

Bagaimanapun, uang tersebut berasal dari masyarakat, harus dikembalikan dan dinikmati masyarakat berupa fasilitas jalan yang terang benderang. 

"Sistem KPBU dan LPJU Smart ini tentunya membutukan komitmen atau semacam MoU yang akan dilakukan dengan pihak terkait," lanjutnya. 

Masan menyebut, investasi pihak ketiga yang bisa diserap melalui sistem tersebut diperkirakan mencapai Rp 300 miliar dengan syarat kontrak dalam jangka beberapa tahun. 

Nantinya juga ada pendampingan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional terkait pelaksanaan sistem KPBU. 

Skema tersebut bisa juga digunakan dalam sektor lain, seperti pemeliharaan jalan, sampah dan beberapa sektor lainnya dengan pola kerjasama dan hitungan secara ekonomis.

"Saya yakin ini bisa direalisasikan. Buktinya daerah Madiun sudah jalan dengan sistem kombinasi."

"Kami dapat informasi ada satu kabupaten di Jawa Barat yang sudah menerpakan sistem KPBU penuh dengan teknologi smart. Kita bisa studi banding ke sana," jelasnya.

Wujudkan Pembangunan yang Merata

H Masan menyebut, komunikasi PDI Perjuangan dengan partai politik lainnya sudah dilakukan.

Program yang disiapkan nantinya bakal ditawarkan kepada partai politik yang tergabung dalam koalisi untuk mewujudkan pemerataan pembangunan. 

Program operasional dan pemberdayaan RT RW untuk mendukung percepatan pembangunan daerah sudah jalan di satu desa percontohan Desa Undaan Tengah.

Namun nilainya baru sebatas Rp20 juta untuk RT RW setiap tahun dan sudah berjalan selama empat tahun. 

Menurut dia, nominal anggaran yang dialokasikan dalam sebuah program kerja bisa disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing desa. 

Bantuan keuangan tersebut dinilai realistis untuk mendukung kemajuan pembangunan Kota Kretek. Setidaknya membutuhkan kurang lebih Rp 100 miliar yang didukung oleh beberapa sumber anggaran. 

"Soal stadion bertaraf internasional bagian dari memberikan fasilitasi bagi pecinta sepak bola."

"Kepala daerah harus bisa berkomunikasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan pihak swasta untuk membantu pembangunan di Kabupaten Kudus lebih cepat," ucapnya. (sam)