Pemilu 2024
Eks Bupati Kudus Musthofa Kembali Lolos ke Senayan, Raih Suara PDIP Tertinggi di Dapil II Jateng
Mantan Bupati Kudus dipastikan kembali lolos ke Senayan jadi Anggota DPR RI setelah memperoleh suara terbanyak partai di Dapil II Jateng.
Penulis: Saiful MaSum | Editor: Yayan Isro Roziki
Di Dapil Jateng II terdapat tujuh kuota DPR RI. Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU kabupaten, Partai Golkar berpeluang mengamankan dua wakilnya lolos ke senayan.
Sementara PDI Perjuangan, PKB, Nasdem, PPP, dan Gerindra masing-masing berpeluang menghantarkan satu wakil menjadi Anggota DPR RI.
Mulawarman menyebut, saat ini Musthofa masih menjabat sebagai Anggota Komisi XI DPR RI.
Di sisa periode jabatan saat ini, difokuskan untuk komitmen menjalankan tugas dan fungsi-fungsi DPR sebagai wakil rakyat.
"Prinsip Pak Musthofa siap ditempatkan di Komisi manapun menyesuaikan arahan dari DPP PDI Perjuangan."
"Membawa misi agar bermanfaat untuk masyarakat, di manapun penempatannya," jelas dia.
KPU hentikan grafik Sirekap
Terpisah, dilansir Kompas.com, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghentikan penayangan grafik pada Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu (Sirekap).
Keputusan menghentikan grafik Sirekap dalam penghitungan suara pada Pemilu 2024, dianggap semakin memperkuat pandangan negatif terhadap lembaga itu.
Menurut Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati, sikap KPU yang menghentikan menayangkan grafik Sirekap dengan alasan problem terhadap akurasi data juga dianggap membingungkan masyarakat.
Sebab menurut Neni, rakyat berhak mengetahui perkembangan proses penghitungan suara Pemilu 2024.
"Di tengah masifnya pemberitaan dan banyaknya laporan masyrakat terkait dengan penggelembungan suara semakin memperkuat kecurigaan publik kepada penyelenggara Pemilu," kata Neni saat dihubungi pada Kamis (7/3/2024).
Keputusan penghentian penayangan grafik Sirekap juga dianggap bukan jalan keluar.
Sebab menurut Neni, mestinya KPU dan pihak pembuat Sirekap yakni Institut Teknologi Bandung (ITB) menuntaskan persoalan soal akurasi data.
"Sirekap tidak menunjukkan data justru bukan menjawab permasalahan publik tetapi adanya kejanggalan dan anomali kebijakan yang dibuat oleh KPU," ujar Neni.
| Langkah Bawaslu Kudus Tindak Lanjuti Laporan Tim Hukum Paslon 02 Hartopo-Mawahib, Seperti Apa? | 
				      										 
												      	 | 
				    
|---|
| Tolak Menyerah, PPP Cari Cara Lain Masuk Senayan setelah Gugatan di MK Kandas | 
				      										 
												      	 | 
				    
|---|
| Sengketa Pemilu 2024, Caleg Demokrat Kudus Ajukan PHPU ke Mahkamah Konstitusi, KPU Siapkan Ini | 
				      										 
												      	 | 
				    
|---|
| PDIP Mendominasi, Daftar Anggota DPRD Kudus Terpilih Pemilu 2024 Lengkap dengan Perolehan Suara | 
				      										 
												      	 | 
				    
|---|
| Sidang Gugatan Sengketa Pilpres di MK Dimulai, SBY Sampaikan Kabar Buruk Pemilu di Indonesia | 
				      										 
												      	 | 
				    
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/muria/foto/bank/originals/Mantan-Bupati-Kudus-dua-perioden-cum-anggota-Komisi-XI-DPR-RI-dari-Fraksi-PDIP-Musthofa.jpg)
												      	
												      	
												      	
												      	
												      	
				
			
											
											
											
											
											
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.