Ketum Nasdem Surya Paloh Dukung Hak Angket DPR Usut Dugaan Kecurangan Pemilu: Itu Konstitusional

TRIBUNMURIA.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Nasinal Demokrat (Nasdem) Surya Paloh angkat bicara mengenai wacana hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Surya Paloh menegaskan, Partai Nasdem mendukung digulirkannya hak angket di DPR untuk penyelidikan dugaan kecurangan Pemilu 2024. 

Ketua Umum Nasdem menyatakan hak angket merupakan bagian dari konstitusi.

Baca juga: JK Nilai Baik Hak Angket DPR Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024: Kecuali Ada Apa-apa, Tentu Takut

Baca juga: Pakar Hukum Tata Negara Dukung Hak Angket DPR Kuliti Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Baca juga: Habiburokhman Ungkap Kekhawatiran Gerindra Soal Deligitimasi Putusan MK dan Hak Angket DPR

Lebih lanjut ia mengatakan, terlebih dugaan kecurangan Pilpres 2024 saat ini terus dikumpulkan dari masing-masing pasangan capres dan cawapres.

Termasuk dari Timnas Anies-Muhaimin yang diusung Partai Nasdem, PKB, PKS dan Partai Ummat. 

Surya juga telah memberikan arahan agar fraksi Partai Nasdem di DPR wajib untuk ikut serta dalam hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024.

"(Hak angket) itu hak konstitusional, saya pikir wajib."

"Bukan hanya sekadar meng-iya-kan tapi wajib menghormati, menghargai hak-hak konstitusional itu," ujar Surya di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat (23/2/2024).

Surya menambahkan sangat disayangkan jika ada hak konstitusional tidak digunakan untuk mengevaluasi Pilpres 2024.

Apalagi ditemukan adanya banyak dugaan kecurangan yang terjadi. 

Menuruntya hak angket yang dimotori PDI Perjuangan perlu didukung oleh semua partai di pareleman, begitu juga Nasdem.

Saat ini, Timnas AMIN akan mengikuti jalannya proses Pemilu hingga selesai sekaligus mengevaluasi," progress yang berjalan. 

"Tidak baik kita katakan itu tidak baik, kurang dan sepakat."

"(Hak angket) itu hak dalam berdemokrasi. Sikap kita dalam hal ini pendukung Anies-Muhaimin jelas memberikan dukungan."

"Prosesnya bagaimana, biarkan mengalir natural saja," ujar Surya.

Sebelumnya, hak angket kali pertama diusulkan oleh calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo pada Senin (19/2/2024). 

Ganjar mengatakan, menggulirkan hak angket karena adanya dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024. Ia menilai hal tersebut perlu disikapi secara serius. 

Bahkan, partai politik pengusungnya pun dapat menggulirkan atau mengusulkan hak angket di DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024.

"Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024," ujar Ganjar.

Dukungan terhadap hak angket juga disampaikan pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. 

Menurut Anies, partai-partai di Koalisi Perubahan yang mengusungnya akan siap mendukung penggunaan hak angket tersebut.

"Ketika inisiatif hak angket itu dilakukan, maka tiga partai ini, Nasdem, PKB, dan PKS, siap ikut dan PDI-P sebagai fraksi terbesar menginisiasi ini. Saya yakin tiga-tiganya akan dukung," ujar Anies. (*)

Artikel ini telah tayang di kompas.tv