BEM DIY Ungkap Kecurangan Masif: Pilpres Direkayasa Sejak Awal, Tuntut KPU Gelar Pemilu Ulang

Selain itu juga mereka juga menyebutkan bahwa hanya input data pilpres yang tidak bisa direvisi, sekali input langsung dianggap final.

“Tapi input data  DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD bisa direvisi. Kenapa berbeda?,” katanya. 
 


2. Kejanggalan data digital ini bukan disebabkan kesalahan yang dilakukan oleh manusia (human error) atau kesalahan sistem, tapi bersifat algoritmik.

Mahasiswa menduga sistem KPU sudah direkayasa sejak awal untuk memenangkan calon tertentu.

Patut diduga, sistem ini sengaja dibuka back door-nya atau disiapkan pintu belakang untuk dibobol oleh pihak tertentu untuk mengubah hasil pemilu/pilpres.

“Jika benar demikian, maka timbul pertanyaan besar untuk KPU. Siapa yang merancang dan mengendalikan semua ini?” lanjutnya. 
 


3. Server data berada di luar negeri

Menurut Ketua Komunitas Cibercity Arif Kurniawan, dari hasil tracking telah ditemukan kejanggalan di mana situs pemilu2024.kpu.go.id dan sirekap-web.kpu.go.id menggunakan layanan cloud yang lokasi servernya berada di Cina, Perancis, dan Singapura.

Layanan cloud ini milik layanan penyedia internet (ISP) raksasa Alibaba.


Dengan demikian, menurut mereka penyimpanan data di luar negeri ini melanggar Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Pasal 20 ayat 2 yang menyatakan: 
 

“Penyelenggara sistem elektronik lingkup publik wajib melakukan pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan sistem elektronik dan data elektronik di wilayah Indonesia”
 


Ia mengungkapkan, jika KPU menyatakan server berada di dalam negeri, seharusnya bisa menunjukkan lokasinya dimana dan menyebutkan IP nya.

Jika tidak, maka patut diduga peletakan server di luar negeri merupakan bagian dari desain rekayasa yang disengaja sejak awal.

"Artinya, sejak awal telah ada persekongkolan jahat untuk mengatur hasil Pilpres dan Pileg,” imbuhnya.

4. Temuan lain