Pj Bupati Jepara Minta Warga Tak Panik Tarik Tabungan: Aman, Jepara Artha 'Bank dalam Penyehatan'

TRIBUNMURIA.COM, JEPARA - PJ Bupati Jepara Edy Supriyanta angkat bicara pusaran isu kolapsnya BPR Bank Jepara Artha (BJA).

Edy menyebut tanggal 13 Desember 2023 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan Bank Jepara Artha sebagai 'bank dalam penyehatan'.

Oleh sebab itu Pemkab Jepara telah membentuk tim penyehatan BPR Bank Jepara Artha.

Baca juga: Terseret Kredit Bermasalah BPR Bank Jepara Artha, Gerindra: Koperasi Garudayaksa Sudah Dibekukan

Baca juga: BPR Bank Jepara Artha Dikabarkan Kolaps, Warga Ramai-ramai Ingin Tarik Tabungan tapi Tak Bisa

Baca juga: Gerindra Terseret di Balik Kabar Kolapsnya BPR Bank Jepara Artha, Dana Pinjaman untuk Kampanye

"Tugas tim ini dalam rangka membantu mengembalikan BPR Bank Jepara Artha supaya sehat," tuturnya saat konferensi pers di Semarang, Minggu (24/12/2023).

Pihaknya mengimbau kepada masyarakat yang menyimpan tabungan atau deposito di BPR BJA agar tidak panik.

Ia menegaskan, uang tabungan mereka aman di BPR Bank Jepara Artha.

"Artinya jangan panik dengan mengambil tabungan dan deposito secara serentak," tuturnya.

Pj Bupati Jepara ini yakin penyehatan BPR BJA dilakukan dengan baik oleh direktur dan jajarannya.

Pihaknya menginformasikan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjamin tabungan nasabah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kami mohon sekali lagi tidak mengambil tabungan dan deposito secara berlebihan.

Hal ini membuat panik warga Jepara yang nabung di BJA," ujarnya.

Ditanya aliran dana ke Koperasi Garudayaksa, Ia menyatakan tidak tahu menahu. Dirinya menegaskan bahwa BPR BJA sesuai keterangan OJK dalam penyehatan.

"Nanti bisa ditanyakan ke OJK. Karena hari ini berhalangan hadir," tuturnya

Di sisi lain PJ Bupati mengatakan Dewan Komisaris telah berhenti sejak 12 Desember 2023.

Oleh sebab itu pihak Pemerintah Kabupaten Jepara kini merangkap sebagai komisaris.

"Kami melakukan langkah-langkah penyehatan di BPR BJA."

"Doakan saja BPR BJA kembali sehat. Masyarakat tidak usah panik. Tabungan mereka tetap di jamin LPS," tandasnya.

Sekda Jepara Edy Sujatmiko menambahkan tim penyehatan ini membantu pemilik modal.

Karena sudah dibentuk tim penyehatan, maka tim itulah melakukan penyehatan BPR BJA.

"Nanti progresnya akan disampaikan pada waktunya. Nasabah diharapkan untuk tenang nyaman. Nanti tim penyehatan akan membuat jadwal pencairan dana tersebut," tuturnya.

Ia menuturkan hingga saat ini intens berkomunikasi dengan OJK.

Namun demikian pihaknya tidak bisa memaparkan apa isi surat dari OJK secara rinci.

"Suratnya tidak bisa di publish karena sifatnya rahasia," tandasnya.

Seret Partai Gerindra dalam pusaran

Sebelumnya diberitakan, kisruh di Bank Jepara Artha dikaitkan dengan urusan politik, terlebih sekarang ini merupakan masa kampanye Pemilu 2024.

Hal ini seiring munculnya nama MIA yang disinyalir menjadi salah satu pihak yang menjadi biang masalah ini.

MIA dikaitkan dengan Partai Gerindra. Berdasar data jejak digital, MIA memang tak hanya seorang pengusaha, ia juga tercatat sebagai tim sukses calon legislatif (caleg) dari Partai Gerindra.

Pada Pemilu 2019 misalnya, ia menjadi tim sukses Pratitis Mukti Tami yang merupakan caleg Partai Gerindra dengan nomor urut tiga di Daerah Pemilihan (Dapil) V Jawa Tengah yang meliputi Klaten, Boyolali, Solo, dan Sukoharjo.

Wakil Ketua DPD Gerindra Jateng Ari Wachid angkat suara terkait persoalan ini.

Saat dikonfirmasi, Ari Wachid menegaskan jika MIA bukan kader, apalagi pengurus struktural Partai Gerindra. 

"Selama saya jadi kader Gerindra sejak 2008 sampai sekarang ini, tidak pernah dengar nama MIA," kata Ari Wachid, Sabtu (23/12/2023).

Menurutnya, status MIA yang pernah menjadi tim sukses dari caleg Partai Gerindra tak secara otomatis menegaskan jika ia merupakan kader apalagi pengurus parpol berlambang burung Garuda ini.

"MIA bukan pengurus partai. Yang dilakukannya itu juga perbuatan atas nama pribadi," jelasnya.

Seperti diketahui, persoalan yang mendera BPR Jepara Artha muncul ke permukaan seiring temuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ada 35 debitur yang persyaratan jaminannya bermasalah.

Terdapat sekitar 70 hingga 80 bidang agunan yang proses balik nama dan jual beli ke nama debitur belum selesai.

Kondisi itu dianggap bermasalah oleh OJK dan dianggap mengkhawatirkan.

Rata-rata debitur ini berasal dari luar kota. Seperti Klaten, Jogyakarta, Sleman, Solo dan Wonogiri.

Hasil audit OJK itu juga diperkuat dengan temuan pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

PPATK menemukan kredit yang diduga bermasalah itu mengalir ke sejumlah nama dan lembaga atau perusahaan.

Informasi dari sumber yang tak mau disebut namanya, salah satu nama penerima kredit pinjaman dari Bank Jepara Artha adalah MIA.

Media ini mencoba menelusuri jejak digital MIA. Ia tercatat sebagai Dirut PT Bumi Manfaat Gemilang (BMG).

Perusahaan yang menaungi pabrik penggilingan beras yang berlokasi di Karangnongko, Klaten, Jawa Tengah ini resmi beroperasi pada Rabu (7/6/2023).

Lokasi PT BMG yang berada di Klaten, 'nyambung' dengan data debitur yang disebut PPATK.

Berdasar informasi dari sumber yang tak mau disebut namanya, MIA menerima kucuran kredit dari Bank Jepara Artha sebesar Rp102 miliar pada kurun waktu 2022-2023.

Dana segar itu mengalir ke 27 rekening debitur. 

Tak lama berselang setelah pencairan kredit itu, dilakukan penarikan tunai untuk disetorkan kembali ke rekening MIA dengan jumlah mencapai Rp94 miliar.

Lalu, dana yang masuk ke rekening MIA kemudian dialirkan kembali ke beberapa perusahaan, seperti PT BMG, PT PHN, PT NBM, beberapa individu, serta ada juga yang diduga mengalir ke Koperasi Garudayaksa Nusantara.

Koperasi Garudayaksa Nusantara dibekukan

Terkait dugaan adanya aliran dana dari Bank Jepara Artha ke Koperasi Garudayaksa melalui MIA, Ari Wachid menyatakan hal itu tidak berdasar.

Sebab Koperasi Garudayaksa Nusantara (KGN) sudah dibekukan pada tahun 2019.

Padahal aliran dana dari Bank Jepara Artha ke MIA terjadi beberapa tahun setelah pembekuan itu.

Sehingga tidak logis jika lembaga koperasinya sudah dibekukan tapi masih ada aktivitas usaha, apalagi sampai menerima kucuran dana.

"KGN (Koperasi Garudayaksa Nusantara) seperti di Jepara itu ada dalam kurun waktu 2016 - 2019."

"Dulu kegiatannya ada Warung Garuda dan Angkringan Garuda. Tapi 2019 persisnya setelah pilpres sudah ditutup."

"Jadi kalau ditanyakan apakah ada hubungannya dengan Gerindra atau Pak Prabowo Subianto jelas tak ada."

"Apalagi kalau dilihat dari waktu terjadinya kasus yakni pada 2022 - 2023 jelas tidak ada hubungan dengan kami."

"Secara resmi di tempat kami KGN tidak beroperasi seiring berakhirnya pilpres 2019," tandas Ari Wachid. (*)