Telan Anggaran Rp2,3 Miliar, Gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Kudus Selesai Dibangun,

TRIBUNMURIA.COM, KUDUS - Gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Kabupaten Kudus yang terletak di kawasan komplek perkantoran OPD Pemkab Kudus selesai dibangun.

Rencananya, gedung tersebut akan resmi beroperasi pada awal 2024 mendatang.

Bangunan dua lantai itu dibangun dengan menelan anggaran Rp2,3 miliar bersumber dari dana surat berharga syariah negara (SBSN) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) pusat.

Saat ini, bangunan fisik sudah selesai dikerjakan. Selanjutnya tinggal melengkapi tata ruang gedung seperti mebeler, elektronik, dan fasilitas pendukung lainnya. 

Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus, Asrul Fatkhi mengatakan, Gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Kabupaten Kudus dibangun di atas lahan hibah dari Pemerintah Kudus seluas 600 meter persegi. 

Gedung tersebut nantinya menjadi pusat layanan haji dan umrah bagi masyarakat Kota Kretek, dilengkapi dengan aula cukup luas di lantai dua.

Asrul menyebut, ada beberapa pelayanan yang tersedia di lantai satu.

Meliputi, layanan pendaftaran, pembatalan, dan plimpahan haji dan umrah, serta layanan tambahan berupa pengurusan paspor bekerjasama dengan kantor imigrasi.

Selain itu, juga melayani pembinaan dan bimbingan jemaah haji dengan memanfaatkan fasilitas aula.

"Kami sudah koordinasi dengan kantor imigrasi, akan dipertimbangkan."

"Sementara kami lengkapi dulu mebeler dan kebutuhan elektronik, perkiraan pada November-Desember selesai dengan harapan awal 2024 bisa difungsikan," terangnya, Kamis (12/10/2023).

Asrul menyebut, daftar tunggu haji di Kabupaten Kudus mencapai 32 tahun dengan total pendaftar saat ini mencapai 31.500 orang.

Setiap harinya diperkirakan ada 8 orang yang mendaftar haji, sementara jumlah rata-rata yang berangkat haji setiap tahun di angka 1.300-an jemaah. 

Dia menerangkan, sejauh ini ketentuan pendaftaran haji masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. 

Yaitu, calon jemaah haji membayar uang muka pendaftaran Rp25 juta, sisanya dilunasi sesuai angka biaya haji yang diputuskan pemerintah dan DPR setiap tahunnya di tahun keberangkatan.