Hartopo Sudah Lengser, Program Kesejahteraan Guru Swasta di Kudus Tetap Jalan

TRIBUNMURIA.COM, KUDUS - Pemerintah Kabupaten Kudus memastikan bahwa program Honorarium Kesejahteraan Guru Swasta (HKGS) masih berlangsung pada 2024 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Kudus, Syafii.

Kata dia, program tersebut merupakan satu di antara visi misi HM Hartopo saat menjabat sebagai bupati Kudus.

Meskipun saat ini yang bersangkutan sudah purna tugas pada 23 September 2023, dan digantikan oleh penjabat bupati. 

Namun dipastikan bahwa tunjangan kesejahteraan bagi guru swasta saat ini masih berjalan dan dipastikan masih ada pada 2024. 

Syafii menjelaskan, pada 2023 ini jumlah penerima HKGS sebanyak 8.120 orang.

Terdiri dari 6.407 penerima pada 2022 ditambah 1.713 penerim baru yang masuk daftar tahun ini. 

Penerima tunjangan HKGS merupakan tenaga pendidik swasta yang mengajar di beberapa lembaga pendidikan.

Ada lima forum yang di dalamnya terdata sebagai penerima HKGS. 

Pertama, Forum Peduli Pendidikan Madrasah Swasta (FPPMS), yang terdiri dari guru raudlatul athfal (RA), madrasah ibitidaiyah (MI), madrasah tsanawiyah (MTs) dan madrasah aliyah (MA).

Kedua, forum komunikasi diniyah taklimiyah (FKDT) yang terdiri dari guru madrasah diniyah (Madin).

Ketiga, Badan Koordinasi Lembaga Pendidikan Al Quran (Badko LPQ) yang terdiri dari guru Taman Pendidikan Al Quran (TPQ).

Keempat, Forum Komunikasi Wiyata Bhakti (FKWB). Dan kelima, Diakonia atau guru pendidikan agama kristen, khatolik, hindu yang mengajar pada hari Minggu.

"Setiap tahun kami adakan evaluasi dan verifikasi ulang penerima."

"Bantuan kesejahteraan ini harus tepat sasaran untuk membantu kebutuhan guru swasta dengan pendapatan dari mengajar hanya Rp300-600 ribu per bulan," terangnya, Senin (25/9/2023).

Dia menjelaskan, nominal anggaran yang disiapkan Pemerintah Kabupaten Kudus melalui APBD 2023 untuk program HKGS mencapai Rp44,5 miliar setahun penuh. 

Besaran nominal yang diterima masing-masing penerima bervariatif. Didasarkan pada lama masa kerja, jumlah jam mengajar, dan jumlah siswa yang diajar mulai dari Rp350.000 hingga Rp1.000.000.

Ketiga kriteria tersebut menjadi tolok ukur penetapan besaran nominal bagi tiap penerima dengan melihat usulan masing-masing forum.

Sehingga diperoleh angka pasti yang dihitung berdasarkan beberapa kategori yang sudah ditentukan bersama.

Dalam penyalurannya, lanjut dia, dilakukan dengan cara transfer ke rekening penerima setiap pertengahan bulan.

Dalam rangka meminimalisir segala bentuk potensi kecurangan yang mungkin saja bisa terjadi. 

Pihaknya berharap, program HKGS ini terus berjalan untuk membantu pendapatan tambahan bagi guru swasta di Kudus. 

"Rencana tahun depan masih ada full 1 tahun. Saat ini baru 8.120 guru swasta yang sudah mendapatkan dari perkiraan jumlah guru swasta di Kudus mencapai lebih dari 14 ribu orang," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kudus Ali Ihsan menyampaikan, program HKGS sebelumnya diusulkan hanya berlangsung 9 bulan dengan anggaran Rp33,3 miliar untuk 8.021 penerima pada 2024. 

Namun, pihaknya meminta kepada Kabag Kesra dan TAPD agar program HKGS tetap diberikan penuh 12 bulan. 

Semua itu dilakukan untuk membantu para guru swasta memperoleh pendapatan tambahan satu tahun penuh hingga akhir 2024. 

"Kami akan terus kawal penyaluran anggaran HKGS ini agar tepat sasaran dan terhindar dari potensi penyelewengan," terangnya. (sam)