Sri Mulyani Didesak Copot Dirjen Pajak, Ini Alasan Kalangan Buruh di Jateng

TRIBUNMURIA.COM, SEMARANG - Kalangan buruh di Jawa Tengah mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani agar segera mencopot Dirjen Perpajakan, Suryo Utomo dari jabatannya.

Desakan ini disampaikan seiring aksi pamer harta yang kerap ditunjukkan pada pegawai pajak.

Disinyalir, harta melimpah itu diperoleh tidak melalui cara dan jalur yang wajar.  

Sekretaris KSPI Jawa Tengah Aulia Hakim, mengatakan masyarakat kaum bawah seperti petani dan buruh sedang tertatih-tatih untuk mengembalikan kondisi ekonomi pasca kebijakan Omnibus Law.

Dalam kondisi susah itu mereka masih bisa membayar pajak ke negara. 

Sayangnya, pegawai pajak malah ada yang tidak taat membayar kewajibannya. Bahkan ada juga yang malah pamer harta di hadapan publik.   

"Petani yang susah mendapat kesejahteraan karena impor beras. Tiba-tiba pola hidup pejabat kita berfoya-foya ini sangat sangat menyakitkan bagi kalangan kami menengah ke bawah. Pemerintah harus bertindak tegas. Ibu Sri Mulyani kami harap harus tegas, copot Dirjen Pajak," kata Ketua Exco Partai Buruh Jawa Tengah ini saat demo di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (13/3/2023).

Aulia Hakimberanggapan jika kinerja Dirjen Pajak Suryo Utomo tidak bisa bertanggung jawab dengan jabatan yang diembannya saat ini.

Sehingga ia bersama ratusan buruh yang demo menuntut untuk mundur dari jabatannya.

"Dirjen Pajak boleh berprestasi, tapi Pak Suryo Utomo harus dicopot karena dia bertanggung jawab atas konsekuensi jabatannya, untuk menetralisir ini, Mundur!," ucapnya.

Baca juga: Sri Mulyani Preteli Jabatan Rafael Alun Trisambodo: Mudahkan Pemeriksaan dan Pengusutan Hartanya

Baca juga: Soal Transaksi Mencurigakan Rp 300 Triliun yang Disentil Mahfud MD, Ini Kata Irjen Kemenkeu

Rekening gendut yang dimiliki sejumlah petinggi kantor pajak dianggap sebagai hasil pengelolaan uang pajak yang tidak sesuai.

"Pak Mahfud MD juga menemukan, ada Rp 300 triliun dan yang tidak bertuan, artinya ini ke rekening-rekening gedut pejabat ini semua cek di perpajakan jangan sampai ini telat, kalau telat maka ada gerakan terkait boikot pajak bisa saja terjadi kalau tidak diantisipasi, apalagi buruh kami 80 persen rakyat di Indonesia adalah buruh," bebernya.

Tindakan tegas dari Menteri Keuangan dinilai sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan publik.

"DPR dan BPK bisa bentuk tim khusus untuk mengaudit penerimaan pajak apakah sudah sesuai atau tidak. Inilah cara kami mencintai bangsa dan negara ini. Pemerintah harus bertindak cepat agar serikat buruh tidak boikot pajak," pungkasnya.(*)