Sri Mulyani Rangkap 30 Jabatan, Direktur Eksekutif CSIIS: Gagalnya Investasi Sumberdaya Manusia

TRIBUNMURIA.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Center for Stratgic on Islamic and International Studies (CSIIS), Dr. Moh Sholeh Basyari, menyorot rangkap 30 jabatan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Sholeh Basyari mengatakan, secara yuridis rangkap 30 jabtan Sri Mulyani adalah legal dan sah.

Namun demikian, menurutnya, rangkap 30 jabatan Sri Mulyani, tidaklah etis.

Baca juga: Rafael Alun Trisambodo Akhirnya Dipecat dari PNS Ditjen Pajak, Sudah Disetujui Sri Mulyani

Baca juga: Perputaran Uang Geng Rafael Alun Capai Rp500 Miliar, PPATK Bekukan Rekening Mario Dandy dkk

Kata dia, banyaknya jabatan yang dirangkap Menkeu Sri Mulyani menunjukkan gagalnya investasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada.

"Rangkap hingga 30 jabatan, secara etis mencabik-cabik rakyat sebagai para pembayar pajak."

"Rangkap jabatan sebanyak itu, juga bisa dibaca dengan perspektif gagalnya SDM kita," kata Moh Sholeh dalam keterangannya, Jumat (10/3/2023).

Banyaknya kasus yang menimpa jajaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak atau DJP serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belakangan ini, ucap Sholeh, juga merupakan bagian dari kegagalan Sri Mulyani memimpin jajarannya.

"Sri Mulyani gagal membangun filosofi Kemenkeu. Maraknya gaya hidup mewah para pejabat atau bahkan staf Kemenkeu, turut pula sebagai etalase bahwa terjadi 'penzaliman' atas hasil pungutan pajak," kata Sholeh Basyari.

Selain hal-hal di atas, sambung dia, pernyataan Kemenkeu bahwa target penerimaan pajak melebih target, hingga 125 persen, adalah bukti keberhasilan Sri Mulyani pada satu sisi.

"Sementara, seiring hal itu tingginya penerimaan dari sektor pajak tidak sebanding dengan kualitas fasilitas publik yang memadai."

"Itu menunjukkan bahwa Kemenkeu menghilangkan aspek balance dan justice dalam filosofi kelembagaannya," pungkas Direktur Eksekutif CSIIS, Dr. Moh Sholeh Basyari.

Stafsus Menkeu: amanat undang-undang

Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) Yustinus Prastowo mengatakan, rangkap jabatan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mencapai 30 jabatan, merupakan amanat undang-undangan sebagai ex-officio.

Adapun ex-officio merupakan jabatan seseorang pada lembaga tertentu karena tugas dan kewenangannya pada lembaga lain.

"Itu adalah amanah undang-undang, ex-officio Menkeu sebagai bendahara negara, jadi karena jabatannya, bukan karena orangnya," ujarnya saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (10/3/2023).

Dia menjelaskan, karena memiliki peran sebagai Menkeu, maka diikuti pula dengan tugas lainnya yang harus melibatkan Menkeu.

Hal inilah yang membuat Sri Mulyani memiliki banyak jabatan di berbagai lembaga, mulai dari Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Wakil Ketua dan Anggota dari SKK Migas, hingga anggota Dewan Energi Nasional.

"Jadi siapa pun Menkeu-nya, dia akan jadi ex-officio akan menjabat di situ, karena secara tugas, fungsi, tanggung jawab melekat, harus ada Menkeu, karena terkait dengan aspek-aspek kebendaharaan negara," jelas Prastowo.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, bahwa jabatan sebagai ex officio tidak mendapatkan gaji, tunjangan, maupun honorarium.

Maka, meskipun Sri Mulyani memiliki 30 jabatan sekalipun, penghasilan yang diterima hanya sebagai Menteri Keuangan.

"Justru sebenarnya kan kalau kita balik, mau enggak orang dibebani rangkap jabatan sampai 30, tapi penghasilannya cuma satu? Jadi ini semata-mata dilakukan untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai bendahara negara," papar dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku tengah merangkap 30 jabatan dalam satu waktu.

Beberapa jabatan yang diembannya saat ini antara lain Ketua KSSK, Wakil Ketua dan anggota dari SKK Migas, LPS, OJK, BRIN, Dewan Energi Nasional, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan sebagainya.

"Rangkap jabatan, saya ini rangkap 30 jabatan karena hampir semua ini meminta saya untuk menduduki jabatan tertentu," ungkap Sri Mulyani dalam acara Kick Andy, Senin (6/3/2023). (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Sri Mulyani Rangkap 30 Jabatan, Stafsus Menkeu: Itu Amanat Undang-Undang