Ihwal Putusan MK Pisahkan Pemilihan Umum, Zulfikar: Sebut Momen Penyesuaian Pemilu dan Pilkada

TRIBUNMURIA.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin, menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024, yang memisahkan jadwal pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) lokal dan nasional, mulai tahun 2029. Menurut dia, pemisahan tersebut dilakukan agar pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. 

"Putusan MK ini secara substansi menegaskan struktur politik kita terdiri atas dua entitas, yaitu politik nasional dan politik daerah yang pengelolaannya perlu penyesuaian," kata Zulfikar, dikutip Kompas.com, Sabtu (28/6). 

Komisi II, kata Zulfikar, tentu menghormati putusan MK yang memisahkan jadwal pelaksanaan pemilu nasional dengan daerah. Putusan MK tersebut pun final dan mengikat, sehingga DPR disebutnya siap melakukan penyelarasan. 

"Kami menghormati putusan MK tersebut. MK adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menafsirkan apakah sebuah undang-undang bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Karena putusan MK bersifat final dan mengikat, sebagai pembentuk UU, kami siap menyelaraskan dengan putusan MK tersebut," ujar Zulfikar. 

Menurutnya, putusan MK itu membuat pemilih lebih mudah menggunakan hak pilihnya. Sedangkan untuk penyelenggara pemilu, pelaksanaan setiap tahapannya dinilai akan lebih efektif. Di samping itu, Zulfikar menilai putusan MK itu juga mengokohkan kedudukan penyelenggara pemilu sebagai institusi yang tetap, bukan sebagai penyelenggara pemilu lembaga ad hoc. 

"Terakhir, putusan MK ini memperkuat prinsip bahwa kita merupakan negara kesatuan yang didesentralisasikan. Harapannya, bisa memunculkan budaya politik baru yang memperkuat dan meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah," ujar politikus Partai Golkar itu.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengatakan, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu putusan tersebut. Khususnya yang berkaitan dengan jadwal dan jeda waktu antara pemilu nasional dan daerah yang diputuskan tak lagi serentak. Kemendagri juga akan meminta masukan para ahli dan pakar terkait putusan itu, termasuk soal skema pembiayaan pemilu nasional dan daerah. 

"Kami di Kemendagri terlebih dahulu mendalami substansi putusan MK ini secara menyeluruh," ujar Bahtiar, Sabtu (28/6). 

Kemendagri juga akan mengkaji dampak putusan MK tersebut terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, pihaknya bersama DPR dan kementerian/lembaga terkait akan berkomunikasi terkait putusan MK itu. 

"Komunikasi intensif akan dilakukan baik di internal pemerintah maupun dengan DPR sebagai pembentuk undang-undang," ujar Bahtiar. 

Di samping itu, akan disusun pula skema penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah yang efektif, agar tujuan dari pemisahan waktu pelaksanaan tersebut tercapai. Skema tersebut akan disusun dengan tetap mengacu pada efisiensi, termasuk dalam hal pembiayaan. 

Diketahui, MK memutuskan memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah mulai 2029 dalam putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024. Artinya, pemilu nasional hanya ditujukan untuk memilih anggota DPR, DPD, dan presiden/wakil presiden. Sedangkan Pileg DPRD provinsi hingga kabupaten/kota akan dilaksanakan bersamaan dengan Pilkada. 

Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam pertimbangannya menjelaskan, MK tidak bisa menentukan secara spesifik waktu pelaksanaan pemilu nasional dengan daerah. Namun, MK mengusulkan pilkada dan pileg DPRD dapat digelar paling lama dua tahun enam bulan setelah pelantikan anggota DPR/DPD dan presiden/wakil presiden. (Kompas.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Komisi II Nilai Putusan MK Jadi Momen Penyesuaian Pemilu dan Pilkada