Pemkab Kudus Tak Mampu Sendirian Tangani Banjir, Arief: Harus Libatkan Provinsi dan Pusat

TRIBUNMURIA.COM, KUDUS - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kudus, Arief Budi Siswanto, mengatakan solusi penanganan banjir di Kudus harus melibatkan pemerintah provinsi dan pusat.

Sebab alokasi APBD Kudus sebesar Rp2,4 triliun dalam setahun yang harus dibagi seluruh program dinilai tidak mampu untuk menangani banjir secara keseluruhan.

"(Penanganan banjir) secara terintegrasi keseluruhan baik provinsi maupun pusat."

"Kalau dibebankan pada daerah sedangkan daerah sendiri untuk APBD total Rp 2,4 triliun dan itu terurai di beberapa OPD dan lainnya," kata Arief Budi Siswanto.

Kemudian, katanya, anggaran perawatan yang dimiliki Dinas PUPR Kudus pada tahun ini hanya sebesar Rp8 miliar.

Anggaran sebesar itu dinilai jauh panggang dari api kalau harus menuntaskan seluruh dampak akibat banjir.

Meski demikian, katanya, solusi yang paling taktis dalam penangana banjir yakni dengan melakukan normalisasi sejumlah sungai.

Solusi itu dinilai paling efektif.

"Normalisasi baik Sungai SWD 1 maupun SWD 2 dan Sungai Juwana," kata Arief.

Normalisasi sangat diperlukan selain karena dampak pendangkalan atau sedimentasi di dasar sungai, juga adanya tumpukan sampah.

Arief mencontohkan, di hilir Sungai Jratun banyak terdapat sampah.

Sebelumnya, Menteri PUPR basuki Hadimuljono menjanjikan adanya pembatuan pompa air dan normalisasi sejumlah aliran sungai untuk mengatasi banjir di Kudus.

Terkait dengan hal tersebut Arief berharap agar segera direalisasikan oleh pemerintah pusat.

"Kami hanya bisa berharap karena itu bukan anggaran kami. Dengan adanya normalisasi air bisa lebih lancar," katanya. (goz)