Penanganan Banjir Kudus, Janji Menteri Basuki hingga Upaya yang Dilakukan Bupati

TRIBUNMURIA.COM, KUDUS - Penanganan banjir yang melanda sebagian wilayah Kudus, yang hampir bisa dipastikan tiap tahun terjadi, melibatkan sejumlah stakeholder dari berbagai tingkatan.

Mulai dari Bupati, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), hingga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Bupati Kudus HM Hartopo mengatakan pihaknya menjalin komunikasi dengan BBWS Pemali-Juana dan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana (BPSDA Seluna).

Baca juga: Ganjar Apresiasi Jurus Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Tangani Banjir Kudus, Pati dan Jepara

Baca juga: Menteri PUPR Janji Normalisasi Sungai Wulan 47 Km, Telan Biaya Rp1,4 Triliun: Ini Baru Tender

Baca juga: Basuki akan Upgrade Pompa Air Tanggulangin Kudus, 10 Kali Lipat Lebih Besar: Malu Banjir Terus

Kata Hartopo hal itu menindaklanjuti arahan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.

"Arahan dari Pak Menteri kemarin segera kita tindaklanjuti dengan gencar berkoordinasi dan berkomunikasi bersama BBWS Pemali Juana dan BPSDA Seluna," kata Hartopo saat meninjau pompa air di Dukuh Tanggulangin, Jumat (13/1/2023).

Masukan dan solusi pun telah diungkapkan Hartopo pada Basuki untuk mengurai permasalahan banjir.

Di antaranya dengan melakukan normalisasi sungai dan penggantian pompa air yang kapasitasnya lebih besar.

"Kami sudah komunikasi langsung dengan Pak Menteri PUPR. Kami jelaskan semua permasalahannya kepada beliau."

"Juga kita beri masukan terkait solusi penanganan banjir ini dengan normalisasi sungai dan penggantian pompa air," katanya.

Hartopo menjelaskan permasalahan banjir yang terjadi akibat sedimentasi sungai, di antaranya Sungai Wulan, sehingga tidak dapat menampung kapasitas air hujan yang turun dan mengalir ke sungai.

Sedangkan pompanisasi akibat banjir tidak dapat dilakukan ketika debit air di sungai telah penuh.

"Oleh karena itu, solusinya perlu dilakukan normalisasi sungai mulai SWD I, SWD II agar dapat menampung debit air lebih banyak, sehingga ketika ada genangan bisa kita lakukan pompanisasi ke sungai," ungkapnya.

Hartopo menyebut, mesin pompa yang ada saat ini memiliki kapasitas rendah, kurang memadai.

Oleh karena itu pihaknya turut menyampaikan harapannya kepada Menteri PUPR agar dapat dilakukan penggantian mesin pompa yang kapasitasnya jauh lebih besar.

"Kapasitas pompa ini rendah, hanya 500 liter per detik. Sudah kami sampaikan dan nanti akan segera diganti dengan kapasitas yang jauh lebih besar, 5.000 liter per detik," sebutnya.