Bupati Blora Minta Lelang dan Proyek Pembangunan Dilakukan Lebih Cepat: Tinggalkan Kebiasaan Lama!

TRIBUNMURIA.COM, BLORA – Bupati Blora Arief Rohman mengintruksikan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), terutama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), agar pelaksanaan pembangunan fisik pada tahun 2023 dilaksanakan lebih awal.

Pembangunan fisik itu, kata Arief, utamanya adalah proyek-proyek perbaikan atau perawatan jalan oleh DPUPR.

Menurut Arief Rohman, di samping lebaran semakin maju, masyarakat terus menyampaikan harapannya berkait kelanjutan pembangunan lebih cepat.

"Kami minta lelang-lelang proyek yang bisa dilaksanakan lebih awal, segera dilakukan."

"Pembangunan harus dilakukan lebih awal, utamanya pembangunan perawatan jalan raya."

"Jangan sampai jendol di akhir tahun," ucap Arief Rohman disela-sela penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD 2023 kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Jumat (6/1/2023). 

"Tinggalkan kebiasaannya lama..!! Apalagi lebaran semakin maju. April nanti sudah lebaran,’’ tegas Arief Rohman.

Arief Rohman meminta DPUPR segera melaksanakan tender.

Kerusakan yang ringan agar bisa segera diperbaiki dengan anggaran perawatan.

Dikatakannya, saat ini harapan masyarakat untuk kelanjutan pembangunan terus disampaikan melalui berbagai media.

Untuk itu, orang nomor satu di Blora itu meminta OPD untuk responsif memberikan tanggapan, dan menjelaskan tahapan pembangunan yang sedang disusun pemerintah.

Pada penyerahan DPA tersebut juga dilakukan penandatanganan kontrak sebagai tanda dimulainya pembangunan 2023.

Salah satunya penandatanganan kontrak proyek pembangunan jalan Kabupaten ruas Kunduran - Todanan yang akan segera dilaksanakan pada bulan Januari ini.

"Alhamdulillah sudah ada proyek pembangunan jalan yang bisa kita mulai awal. Salah satunya ini ruas Kunduran - Todanan," terang Arief Rohman.

"Kondisinya masih ada kerusakan panjang, sehingga kita berharap sebelum lebaran nanti sudah selesai karena Januari ini akan segera dimulai pembangunannya."

"Kita berharap proyek lainnya juga terus mengikuti," tambah Arief Rohman.

Terpisah, Kepala DPUPR Blora, Samgautama Karnajaya menyampaikan, untuk pembangunan jalan kabupaten ruas Kunduran - Todanan tahun 2023 ini melanjutkan pembangunan tahun 2022 kemarin.

"Kali ini dengan anggaran sekitar Rp28 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD 2023."

"Pembangunan ruas jalan lainnya juga sedang kita siapkan dokumennya agar bisa segera dilakukan tender," ucap Samgautama.

Diketahui, penyerahan DPA 2023 tersebut dilakukan di Balai Desa Panolan, Kecamatan Kedungtuban yang dirangkaikan dengan peresmian sejumlah proyek pembangunan 2022.

Salah satunya peresmian Jalan Panolan - Ketuwan, dan Panolan - Klagen yang baru selesai dibangun akhir Desember lalu.

Dengan didampingi Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati dan Sekda Komang Gede Irawadi, Bupati Arief Rohman menyerahkan DPA secara bergantian kepada masing-masing Kepala OPD.

Sekaligus menandatangani pakta integritas untuk melaksanakan program pembangunan 2023 yang baik, berintegritas, dan jauh dari KKN.

Kepada seluruh Perangkat Daerah, Bupati berterimakasih atas pelaksanaan pembangunan 2022.

Pihaknya meminta agar seluruh OPD bisa lebih kompak lagi untuk peningkatan kualitas pembangunan di 2023 yang akan segera dimulai.

Selain menyerahkan DPA, Bupati juga menerima hibah bangunan eks Kampus Poltekkes Kemenkes Semarang Kampus IV (Akper) yang menempati tanah Pemkab Blora di depan GOR Mustika.

Lahan dan gedung ini menurut Bupati akan digunakan untuk perluasan dan peningkatan pelayanan RSUD dr. R. Soetijono Blora.

Sampaikan terima kasih kepada Bupati Bojonegoro

Arief Rohman juga menyerahkan piagam untuk Pemkab Bojonegoro, dan mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Bojonegoro, atas bantuan keuangan 2022 sebesar Rp34 miliar.

Bantuan keuangan itu telah selesai digunakan untuk membangun 4 ruas jalan kabupaten penghubung Bojonegoro bagian barat menuju Bandara Ngloram. Salah satunya jalan di Desa Panolan ini.

"Terimakasih, maturnuwun sanget untuk Ibu Bupati Bojonegoro dan DPRD Bojonegoro yang tahun 2022 kemarin telah memberikan bankeu untuk mendukung pembangunan jalan di Kabupaten Blora," terang Arief Rohman.

"Manfaatnya sudah dirasakan masyarakat. Semoga sinergi Blora dan Bojonegoro ini bisa terus ditingkatkan untuk membangun kemajuan kawasan Cepu Raya," sambung Arief Rohman.

Dirinya menyampaikan bahwa 2023 ini nanti tahapan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendung Gerak Karangnongko di perbatasan Mendenrejo Blora dengan Ngelo Bojonegoro juga akan dimulai.

"Manfaatnya juga untuk Bojonegoro dan Blora. Meskipun nantinya secara hitungan irigasi lebih banyak di Bojonegoro."

"Namun kita sudah ikut dibantu Bojonegoro untuk membangun jalan. Sinergi kebersamaan ini yang terus akan kita dorong," papar Arief Rohman.

Sementara itu, Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah, yang hadir diwakili Kepala BPKAD Bojonegoro, Luluk Alifah menyampaikan apresiasinya untuk Pemkab Blora yang terus bersinergi dengan baik dengan Bojonegoro dalam rangka membangun kawasan bersama.

"Terimakasih atas kerjasamanya yang baik. Semoga Bojonegoro dan Blora bisa terus bersinergi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujarnya singkat.

Tampak hadir Ketua DPRD Blora, Kapolres Blora, Forkopimcam Kedungtuban, para Kades se Kecamatan Kedungtuban, dan tokoh masyarakat sekitar.

Sudah dianggarkan, pelaksanaan Pilkades 2023 belum jelas

Terpisah, pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) di Blora pada 2023 mendatang masih belum menemui titik terang.

Hingga kini, belum ada kejelasan apakah Pilkades 2023 mendatang tetapk dilaksanakan ataukah ditunda hingga 2024.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD), Yayuk Windrati, mengatakan hingga kini belum ada kepastian ihwal moratorium (penundaan) pelaksanaan Pilkades 2023.

Namun, kata dia, untuk mengantisipasi ketidakpastian itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora telah menganggarkan pelaksanaan Pilkades 2023.

Menurut dia, bila tak ada perubahan regulasi, maka Pilkades akan tetap dilaksanakan pada 2023 mendatang.

"Sesuai regulasi akan diselenggarakan 2023. Sing penting wis dianggarke (yang penting sudah dianggarkan, red)."

"Kalau tidak ada perubahan regulasi, insy Aallah tetap jadi," ucap Yayuk Windrati kepada tribunmuria.com, Sabtu (7/1/2023).

Sementara itu, Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, Dwi Edy Setyawan, menuturkan ketidakpastian pelaksanaan maupun penundaan Pilkades di 2023 karena mempertimbangkan beberapa hal.

Di antaranya, jika ditunda maka untuk pelaksanaan Pilkades selanjutnya harus menunggu waktu cukup lama.

Di sisi lain, penjabat kepala desa (Oj Kades) harusnya diambilkan dari pegawai negeri sipil (PNS).

"Kalau Pj (penjabat, Red) terlalu lama, yang jelas tidak efektif," ujar Dwi Edy Setyawan.

Namun, apabila dilaksanakan tahun mendatang, dikhawatirkan akan terkena dampak politik.

Sebab, hal itu beririsan dengan tahapan Pemilu 2024 mendatang.

Menurut Dwi, jika opsi moratorium Pikades 2023 dilaksanakan, maka rentang waktunya menunggu hingga 31 Desember 2024.

Moratorium tersebut, ujar dia, rencananya akan berlaku di seluruh Indonesia.

Namun hingga saat ini, peraturan itu masih belum dituangkan dalam surat edaran ataupun sejenisnya.

"Anggaran di dinas sudah siap, untuk sosialisasi dan lain-lain. Itu anggaran untuk bankeu di desanya," tutur Dwi Edy Setyawan.

"Apapun keputusan beliau-beliau (pemerintah unsur eksekutif dan pemerintah unsur legislatif, red), itu pasti yang akan terbaik," pungkas Dwi Edy Setyawan.

Diketahui, masa jabatan 19 kepala desa yang ada di Blora akan berakhir pada 17 Agustus 2023.

Sedangkan 8 kades lainnya akan habis masa jabatannya pada 11 Oktober 2023.

Hal itu disesuaikan dengan tanggal pelantikan mereka menjadi kepala desa.

(kim)