7.000 Unit Rumah di Kudus Tak Layak Huni, Pemkab Anggarkan Perbaikan di APBD 2023

TRIBUNMURIA.COM, KUDUS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus berjanji bakal mengusulkan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)  pada tahun anggaran 2023.

Mengingat jumlah RTLH di Kudus ada sekitar 7.000 unit.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (Disperkim-LH), Abdul Halil, mengatakan pihakjya setiap tahun pasti mengusulkan untuk perbaikan RTLH.

Terus untuk tahun 2023, katanya, pihaknya juga mengusulkan.

Hanya saja jumlah berapa unit rumah tidak layak huni yang bakal diperbaiki menggunakan dana APBD tidak disebutkan secara detail.

"Kalau setiap tahun pasti kami mengusulkan. Kalau berapa unit tergantung kekuatan APBD," kata Halil.

Dari sekitar 7.000 unit RTLH di Kudus, kata Halil, tentu tidak bisa seluruhnya diperbaiki serentak.

Kalaupun jadi diperbaiki menggunakan APBD, harus secara bertahap. 

"Nanti prioritas yang pertama secara bertahap pasti akan kami usulkan," kata Halil.

Adapun RTLH yang terbilang prioritas untuk segera diperbaiki di antaranya yaitu rumah yang masih beratap bambu dan berlantai tanah.

Pengalaman beberapa tahun sebelumnya, alokasi anggaran dari APBD Kudus untuk perbaikan RLTH per unit yakni sebesar Rp15 juta.

Anggaran tersebut memang tidak bisa mencukupi untuk perbaikan RTLH, untuk itu dalam praktiknya pemilik rumah masih harus merogoh kocek dan warga sekitar juga dilibatkan dalam perbaikan rumah.

"Dana perbaikan sebesar Rp15 juta itu stimulus, yang bersangkutan harus menyediakan dana, masyarakat sekitar juga harus terlibat gotong royong," kata Halil.

Sementara itu Bupati Kudus, HM Hartopo, juga mengatakan demikian.

Hanya saja program RTLH ini selain menjadi tanggung jawab pemerintah, ada beberapa pihak lain yang juga menjalankan program tersebut.

Hartopo menyebutkan, untuk Kudus sendiri terdapat perusahaan swasta PT Djarum yang juga mengucurkan bantuan untuk RTLH.

Selain itu Baznas Kudus juga menjalankan program tersebut. (*)