Puan Maharani Dilaporkan Relawan ke KPK, Ganjar Tak Senang: Jangan Membentur-benturkan!

TRIBUNMURIA.COM, SEMARANG - Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo, tak senang ada relawan yang mengatasnamakan dirinya melaporkan Puan Maharani ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Karena itu, Gubernur Jawa Tengah tersebut meminta semua pihak menahan diri.

Tidak boleh lagi, ada pihak apalagi yang mengatasnamakan relawan Ganjar yang membentur-benturkan satu pihak dengan pihak lain atau membenturkan partai politik.

Hal itu disampaikan Ganjar terkait adanya relawan yang mengatasnamakan dirinya, yang melaporkan Puan Maharani ke KPK, baru-baru ini.

Ada juga pihak yang mengatasnamakan relawan Ganjar yang membenturkan Presiden Joko Widodo dengan PDIP.

"Sudah, kemari pihak-pihak itu sudah minta maaf. Sudah saya sampaikan, di tengah proses demokratisasi yang berjalan saya minta semuanya menahan diri."

"Jangan membentur-benturkan!" tegasnya Selasa (1/11/2022).

Ganjar meminta semua pihak bersabar dan memberikan proses seleksi yang ada sepenuhnya pada partai. 

"Bahwa relawan nanti akan berkontribusi, iya. Tapi nanti, bukan sekarang."

"Nanti bisa kok, jadi jangan buat isu yang nggak baik," tegasnya.

Ganjar menyesalkan apa yang terjadi saat ini.

Awalnya ia mengaku hanya diam saja, namun karena banyaknya informasi yang diterima, akhirnya Ganjar buka suara.

"Karena tiap hari saya dapat informasi itu, lama-lama ya saya harus ngomong juga."

"Janganlah membentur-benturkan apalagi membenturkan pak Presiden Jokowi dengan partai termasuk dengan partai saya di PDIP."

"Kedua kemarin ada yang melaporkan mbak Puan ke KPK. Saya cari itu orangnya," tegasnya.

Ganjar mengatakan mencari relawan yang melaporkan Puan ke KPK.

Ia menanyakan apakah dia punya data valid atau hanya menyebar hoax.

"Ini kan bahaya, apalagi dia pakai nama Ganjar lagi."

"Wong saya tidak pernah membentuk itu (relawan)."

"Maka tolong jaga kondusivitas agar demokratisasi berjalan makin baik dan matang," tegasnya.

Ganjar lega karena relawan-relawan yang mengatasnamakan Ganjar dan melakukan manuver itu telah minta maaf.

Ditanya apakah Ganjar memberikan sanksi, Ganjar tertawa dan mengaku tidak mengenal mereka.

"Sanksi apa, lha wong saya kenal saja tidak. Menurut saya ya jangan diulangi dan jadi pembelajaran untuk yang lain," pungkasnya.

Tak senang isu Jokowi gantikan Megawati

Seeblumnya, Presiden Joko 'Jokowi' Widodo digadang-gadang sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menggantikan Megawati Soekarnoputri, oleh sejumlah pihak.

Di antaranya adalah kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Relawan Koalisi Aktivis dan Milenial Indonesia untuk Ganjar Pranowo (KAMI-Ganjar).

Merespon hal ini, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, angkat bicara. Ia menilai isu tersebut adalah imajinasi orang ngawur, yang tak ngerti aturan dan relasi di PDIP.

Ganjar Pranowo menyatakan isu Jokowi Ketua Umum PDIP sengaja digulirkan untuk mengadu domba.

Penggagasnya adalah penumpang gelap yang ingin menciptakan disharmoni hubungan di tubuh PDIP.

“Saya meminta kita semua mewaspadai adanya penumpang gelap."

"Agar siapapun tidak membuat gerakan yang merusak nama baik seseorang,” kata dia, Minggu (29/10/2022).

Menurut Ganjar, dirinya dengan Presiden Jokowi merupakan kader PDIP yang sangat paham bagaimana aturan dan relasi di tubuh partai banteng moncong putih.

“(Ide Jokowi Ketum PDIP) itu sebuah kengawuran dan imajinasi dari seorang yang tidak mengerti aturan di PDI Perjuangan."

"Yang tidak mengerti relasi di antara kami di dalam partai, dan sangat sembrono,” tegasnya.

Mengenai suksesi ketua umum, lanjut Ganjar, kongres partai sudah mengatur dengan sangat rapi.

Sehingga ide Jokowi merebut tampuk kepemimpinan PDIP, menurut Ganjar adalah kengawuran.

"Itu sangat ngawur. Pak Jokowi bukan tipe yang seperti itu,” katanya.

Agar isu tersebut tidak menjadi bola liar, Ganjar mengajak agar seluruh pendukung Presiden Jokowi mengcounter isu tersebut.

“Saya kira yang seperti ini mesti dicermati. Apakah ini ide pribadi atau seruan orang."

"Kita yang sejak awal mendukung pak Jokowi di dalam pemerintahan tentu harus segera meng-counter orang-orang semacam ini agar tidak terpancing situasi yang mengadudomba,” kata dia.

Menurut Ganjar, nuansa penumpang gelap dan adu domba juga tercium pada kejadian beberapa waktu lalu.

Saat itu sekelompok orang mengaku sebagai relawan Ganjar mendesak KPK mengusut Ketua DPR RI Puan Maharani terkait kasus E-KTP.

“Mulai banyak penumpang gelap dan mendorong-dorong dengan adu domba,” katanya, Minggu (29/10)

Ganjar meminta agar relawan manapun tidak menggunakan strategi-strategi politik kotor, terlebih menjelang pesta demokrasi 2024 nanti.

“Saya ingin menyampaikan relawan manapun atau siapapun, satu agar tidak menjelek-jelekkan orang, dua tidak mendiskreditkan orang, tiga juga tidak mendiskreditkan partai-partai,” katanya. (*)