Partai Ummat dan PBB Dipastikan Tak Bisa Ikut Pemilu 2024 di Pati, KPU Sebut Tak Lolos Vermin

Oleh karena itu, terhadap kesembilan parpol non parlemen tersebut, baik kontestan Pemilu 2019 maupun parpol pendatang baru, mulai 15 Oktober sampai 4 November 2022 nanti akan dilakukan proses verifikasi faktual.

Baik verifikasi keanggotaan maupun verifikasi faktual kepengurusan, oleh tim yang sudah dibentuk dan dibekali surat tugas.

Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro menyampaikan apresiasi atas rapat koordinasi ini.

Dia berharap proses verifikasi yang dilaksanakan dapat berjalan lancar.

"Kegiatan rapat koordinasi ini merupakan tahapan penting dalam rangka persiapan menuju Pemilu 2024."

"Untuk itu kami berharap rakor ini dapat memperlancar proses verifikasi faktual yang nanti sekaligus menjadi wadah untuk membentuk sinergitas dan kolaborasi dari pemerintah daerah, KPU, TNI-Polri, parpol serta seluruh pemangku kepentingan, dalam menyukseskan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu nanti," papar Henggar.

Dia berpesan agar semua pemangku kepentingan memiliki persepsi yang sama bahwa suksesnya penyelenggaraan pesta demokrasi 2024 membutuhkan kerja bersama dari seluruh pihak.

"Karena 2024 merupakan tahun politik besar-besaran, bukan hanya pemilihan DPR RI dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, melainkan juga Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah," ujar Henggar.

Henggar menyebut, Pemilu 2024 menjadi perhelatan demokrasi terbesar di Indonesia.

"Karena sebelumnya dalam sejarah perpolitikan Indonesia belum pernah Pemilu dan Pilkada dilaksanakan dalam satu tahun yang sama," tandas dia.

Henggar mendorong seluruh elemen masyarakat Kabupaten Pati untuk berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan kompetensi masing-masing, guna mendukung terciptanya kondusivitas daerah.

Sehingga gelaran Pemilu Serentak 2024 dapat berjalan sukses tanpa ekses. (mzk)