Partai Ummat dan PBB Dipastikan Tak Bisa Ikut Pemilu 2024 di Pati, KPU Sebut Tak Lolos Vermin

TRIBUNMURIA.COM, PATI — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Calon Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD 2024, Senin (17/10/2022).

Rapat tersebut digelar di Aula Hotel New Merdeka Pati.

Dalam rapat ini, KPU Kabupaten Pati mengundang Pj Bupati, para camat, serta instansi terkait lainnya untuk koordinasi awal.

Ketua KPU Pati Imbang Setiawan mengungkapkan, verifikasi faktual (verfak) dilakukan mulai 15 Oktober sampai 4 November 2022. 

“Kami sebagai lembaga penyelenggara Pemilu kulonuwun (permisi) dengan stakeholder, instansi terkait, dan juga para camat untuk terjun ke lapangan dalam melakukan verifikasi faktual,” jelas Imbang.

Imbang menjelaskan, KPU RI telah menetapkan 18 partai politik (parpol) yang lolos verifikasi administrasi. 

Dari jumlah tersebut, sembilan di antaranya merupakan parpol yang ada di parlemen.

Selebihnya merupakan parpol non parlemen. 

Kedelapan belas parpol itu ialah:

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4. Partai Nasdem
5. Partai Demokrat
6. Partai Amanat Nasional (PAN)
7. Partai Gerindra
8. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
9. Partai Golkar
10. Perindo
11. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
12. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
13. Partai Gelora Indonesia
14. Partai Bulan Bintang (PBB)
15. Partai Hanura
16. Partai Ummat
17. Partai Buruh, dan
18. Partai Garuda

Namun, di tingkat Kabupaten Pati, ada dua parpol yang tidak lolos verifikasi administrasi (vermin).

Kedua parpol yang tak lolos verifikasi administrasi di Pati, yakni:

1. Partai Ummat, dan
2. PBB

Keduanya tidak memenuhi syarat jumlah minimal anggota.

Karena tak lolos vermin, keduanya tidak bisa mengikuti verfak.

"Pada tahapan selanjutnya, kami akan melakukan proses verifikasi faktual keanggotaan dan juga verifikasi faktual kepengurusan untuk parpol non parlemen."

"Berdasarkan keputuan MK, parpol yang di parlemen tidak mengikuti tahapan verifikasi faktual dan menunggu tahapan berikutnya karena sudah lolos di parlemen,” jelas Imbang.

Oleh karena itu, terhadap kesembilan parpol non parlemen tersebut, baik kontestan Pemilu 2019 maupun parpol pendatang baru, mulai 15 Oktober sampai 4 November 2022 nanti akan dilakukan proses verifikasi faktual.

Baik verifikasi keanggotaan maupun verifikasi faktual kepengurusan, oleh tim yang sudah dibentuk dan dibekali surat tugas.

Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro menyampaikan apresiasi atas rapat koordinasi ini.

Dia berharap proses verifikasi yang dilaksanakan dapat berjalan lancar.

"Kegiatan rapat koordinasi ini merupakan tahapan penting dalam rangka persiapan menuju Pemilu 2024."

"Untuk itu kami berharap rakor ini dapat memperlancar proses verifikasi faktual yang nanti sekaligus menjadi wadah untuk membentuk sinergitas dan kolaborasi dari pemerintah daerah, KPU, TNI-Polri, parpol serta seluruh pemangku kepentingan, dalam menyukseskan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu nanti," papar Henggar.

Dia berpesan agar semua pemangku kepentingan memiliki persepsi yang sama bahwa suksesnya penyelenggaraan pesta demokrasi 2024 membutuhkan kerja bersama dari seluruh pihak.

"Karena 2024 merupakan tahun politik besar-besaran, bukan hanya pemilihan DPR RI dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, melainkan juga Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah," ujar Henggar.

Henggar menyebut, Pemilu 2024 menjadi perhelatan demokrasi terbesar di Indonesia.

"Karena sebelumnya dalam sejarah perpolitikan Indonesia belum pernah Pemilu dan Pilkada dilaksanakan dalam satu tahun yang sama," tandas dia.

Henggar mendorong seluruh elemen masyarakat Kabupaten Pati untuk berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan kompetensi masing-masing, guna mendukung terciptanya kondusivitas daerah.

Sehingga gelaran Pemilu Serentak 2024 dapat berjalan sukses tanpa ekses. (mzk)