Ihwal Seleksi Perades di Kudus, Hartopo Ingatkan Jangan seperti di Demak: Berakhir di Tipikor

TRIBUNMURIA.COM, KUDUS - Bupati Kudus HM Hartopo berharap seleksi perangkat desa di Kudus yang akan berlangsung berjalan transparan.

Pasalnya dengan begitu akan menghasilkan perangkat desa yang terbaik.

Bupati Kudus, Hartopo, tak ingin seleksi perangkat desa (perades) di Kota Kretek menimbulkan polemik hukum, terlebih berakhir di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Harus transparan jangan ada masalah. Saya minta semua harus bisa terbaik," kata Hartopo, Kamis (1/9/2022).

Hartopo mengatakan, untuk pelaksanaan seleksi perangkat desa sudah ada payung hukum berupa peraturan bupati (Perbup).

"Seleksi perangkat desa, Perbup-nya sudah kami buat. Pokoknya yang terbaik sesuai dengan nota Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa)," katanya.

Jangan sampai seperti di Demak

Saat disinggung perihal kasus seleksi perangkat desa di Demak yang berujung di Pengadilan Tipikor Semarang, Hartopo tidak ingin hal serupa terjadi di Kudus.

Untuk itu dia berharap seluruh elemen yang terlibat dalam seleksi perangkat desa supaya berhati-hati.

"(Di Demak) itu sebagai koreksi, cermin, agar di Kudus sebagai evaluasi. Jangan sampai terjadi seperti itu," katanya.

Diketahui dalam seleksi perangkat desa di sejumlah desa di Kecamatan Gajah Demak berujung di Pengadilan Tipikor Semarang.

Sejumlah nama terseret dalam kasus seleksi perangkat desa ini, termasuk dua dosen UIN Walisongo yang menerima suap mencapai Rp 830 juta.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD, Adi Sadhono, sebelumnya mengatakan perihal jumlah pasti desa yang menggelar seleksi, jumlah pasti formasi, dan detail jadwal pelaksanaan seleksi pihaknya masih menunggu keputusan bupati.

Sementara pihaknya menargetkan pelaksanaan seleksi perangkat desa bisa berlangsung pada September 2022.

Dispermades: jangan sampai seperti kabupaten tetangga

Sebelumnya diberitakan, seleksi perangkat desa (perades) di Kabupaten Kudus diharapkan tidak ada gejolak sampai bergulir ke ranah hukum.

Mengingat seleksi perangkat desa atau perades di kabupaten tetangga sampai diadukan ke ranah hukum.

Harapan ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) Kudus, Adi Sadhono, Senin (29/8/2022).

"Jelas kami tekankan ke desa harus tidak boleh dalam proses itu (seleksi perangkat desa) ada ranah pidana."

"Tidak boleh dengan pengalaman berbagai daerah: Demak, Grobogan, Pati ada semua itu kalau saya baca berita."

"Di Kudus jangan sampai itu terjadi," kata Kepala Dispermades Kudus, Adhi Sadhono.

Adi mengatakan, dalam pelaksanaan seleksi perangkat desa pihaknya akan melalukan pengawasan.

Pengawasan yang pihaknya lakukan dalam tataran tim kabupaten.

Pengawasan serupa juga akan dilakukan oleh masing-masing tingkatan.

"Preventifnya kami juga pengawasan kok. Kalau di tim kabupaten kan ada tim kabupaten, kecamatan ada, desa, masing-masing tingkatan tim punya tugas masing-masing," kata dia.

Sementara perihal berapa jumlah pasti desa yang bakal menggelar seleksi perangkat desa, jumlah formasi yang akan diisi, dan detail jadwal pelaksanaan seleksi pihaknya masih menunggu keputusan bupati.

Sementara untuk target kapan pelaksanaan seleksi perangkat desa, pihaknya tetap berencana berlangsung pada September 2022 ini.

Yang pihaknya lakukan saat ini yakni finalisasi pengisian perangkat desa.

Finalisasi ini berkaitan dengan konfirmasi dan klarifikasi kepada masing-masing kecamatan perihal desa mana saja yang bakal melakukan seleksi perangkat desa.

Adi melanjutkan, tidak ada perbedaan dalam seleksi yang akan berlangsung nanti dengan seleksi perangkat desa sebelumnya pada 2019. Yang mana wewenang ada pada desa.

Termasuk menentukan perguruan tinggi yang jadi pihak ketiga dalam penyelenggaraan seleksi.

"Tetapi waktunya harus serentak karena aturannya demikian."

"Perguruan tinggi pihak ketiga boleh beda, tapi kapan teken kerja sama itu terjadwal," katanya. (*)