Ribuan Nelayan Pati Demo Besar-Besaran, Kritik Menkeu yang Beri Beban PNBP Tinggi

Ketiga, meminta pemerintah agar memberlakukan aturan pendampingan 2 WPP yang berdampingan untuk keberlangsungan usaha perikanan tangkap.

Keempat, meminta pemerintah menghentikan kapal penangkap ikan eks asing maupun asing di seluruh WPPNRI.

Kelima, meminta pemerintah agar mengizinkan kapal pengangkut untuk kembali beroperasi di WPPNRI.

Keenam, meminta pemerintah menghentikan penindakan pelanggaran di laut, dengan tahapan dan peringatan/pembinaan.

Ketujuh, menuntut pemerintah agar menurunkan harga BBM Solar industri untuk nelayan.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Demonstrasi, Hadi Sutrisno, mengatakan bahwa pihaknya bersama ribuan massa yang hadir meminta pemerintah mengabulkan tujuh tuntutan tersebut.

Dalam hal ini, mereka meminta kepada DPRD Pati dan dinas terkait menyampaikan aspirasi para nelayan kepada pemerintah pusat.

“Kami menentang kebijakan yang tak berpihak kepada nelayan dan pelaku perikanan. Kapal mengalami kerugian, kemunduran, sehingga berdampak kepada (kesejahteraan) ABK (anak buah kapal). Jangan sampai nelayan sengsara. Kami sudah berjuang ke mana-mana tapi belum kunjung berhasil,” kata Hadi ketika diwawancarai usai aksi unjuk rasa.

Hadi menyebut, salah satu yang menjadi tuntutan mereka adalah meminta pemerintah agar menurunkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang semula 10 persen menjadi 5 persen.

“PNBP sangat memberatkan. Kita meminta kepada menteri keuangan agar aturan PNBP yang mencekik perikanan dibatalkan. Aturan ini tidak berpihak kepada nelayan,” kata dia.

Baca juga: KH Achmad Daroji Sampaikan Pesan Khusus kepada KONI Jateng agar Prestasi Meningkat

Baca juga: Terkendala Administrasi Kependudukan, Anak Jalanan Semarang Sulit Akses Imunisasi Dasar Lengkap

Baca juga: Acara Halalbihalal dan Mangayubagyo Jemaah Calon Haji UMP, Momentum Meningkatkan Kekeluargaan

Ketua DPRD Pati Ali Badrudin menegaskan, pihaknya bersama seluruh jajaran pimpinan dan anggota DPRD Pati mendukung langkah-langkah yang dilakukan para nelayan.

"PP 85 tahun 2021 memberatkan teman-teman nelayan. Kami dari DPRD Pati akan terus mendukung upaya teman-teman nelayan. Kami tidak hanya tanda tangan (dukungan terhadap tujuh tuntutan nelayan). Kami minta sekretaris DPRD untuk menyetempel, supaya resmi. Secara kelembagaan kami mendukung sepenuhnya upaya para nelayan," tandas dia. (*)