BPS Kudus Kumpulkan Data Secara Digital, Hasilnya Jadi Acuan Pemerintah Tentukan Kebijakan

TRIBUNMURIA.COM, KUDUS - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus tengah mengejar percepatan pengumpulan data global perihal Kabupaten Kudus.

Jika sudah terkumpul, maka data tersebut bisa menjadi acuan bagi pemerintah untuk menentukan arah kebijakan.

"Jadi data di Kudus sangat diperlukan oleh pengusaha terutama oleh investor, swasta".

"Oleh pemerintah juga terutama dalam pembuatan dalam pembuatan LPJ Bupati itu Maret, makanya kami kejar, Februari (Kudus dalam angka) harus sudah selesai," ujar Kepala BPS Kudus, Rahmadi Agus, seusai focus group discussion di Hotel Griptha, Senin (14/2/2022).

Rahmadi melanjutkan, pengumpulan data yang dilakukan oleh BPS kali ini berbeda dengan pengumpulan yang dilakukan tahun-tahun sebelumnya.

Pasalnya, jika sebelumnya pengumpulan berlangsung secara manual, kali ini pihaknya menggunakan skema digital melalui aplikasi DDA Online.

"Dulu (data) manual minta dari dinas ke dinas yang minta Diskominfo, sekarang ini sudah sistem digital".

"Kami sudah buatkan aplikasi namanya DDA online".

"Jadi kami sebar ke mereka".

"Jadi semua instansi ngisi masing-masing, sambil ngisi didampingi petugas dari BPS," kata Agus.

Dalam pengisian data yang dilakukan oleh masing-masing instansi pemerintah yang ada di Kudus, kata Rahmadi, pihaknya menyiagakan 12 pendamping.

Ketika ada instansi yang merasa kesulitan dalam menginput data, bisa langsung menghubungi petugas tersebut.

Jika semua data terkumpul, maka outputnya adalah Kudus dalam Angka dan Kecamatan dalam Angka.

Di dalamnya terdapat data kompilasi dari seluruh instansi pemerintah yang ada di Kudus.

"Untuk kali ini memang dipercepat, Februari harus sudah muncul datanya," ucapnya.

Sekadar diketahui, data tersebut meliputi seluk beluk Kabupaten Kudus.

Di antaranya perihal angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, investasi, pertanahan, wilayah, sampai demografi.

Sementara itu, Bupati Kudus HM Hartopo mengatakan, data yang akurat dan berkualitas sangat penting bagi suatu daerah untuk pembangunan yang tepat sasaran.

Imbas dari tepatnya pembangunan tersebut, yakni kesejahteraan masyarakat.

"Maka data yang dikumpulkan harus valid dan berkualitas," kata Hartopo.

Jika data rancu, maka akan terjadi tumpang tindih pemerintah dalam menjalankan program.

Misalnya saja yang terjadi belakangan ini.

Kata Hartopo, data lansia yang dimiliki oleh BPS dan yang dikantongi oleh Dinas Sosial mengakibatkan capaian vaksinasi lansia di Kudus sempat terjadi kendala.

"Dinas Sosial mencatat data lansia 75 tahun ke atas".

"BPS mencatat lansia 65 tahun ke atas".

"Semoga ini bisa sinkron," harapnya.

Dengan adanya skema pengumpulan data secara digital ini, Hartopo mendukung penuh.

Dia menanti hasil dari pengumpulan data tersebut yang bakal menjadi pijakannya dalam menentukan arah kebijakan. (*)