Mubes Nahdliyin Nusantara: Selamatkan Jamiyyah dari Krisis Kepemimpinan

TRIBUNMURIA.COM, SLEMAN — Jemaah yang tergabung dalam Forum Nahdliyin Nusantara menggelar Musyawarah Besar (Mubes) di Ngemplak,  Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (28/11/2025). 

Mubes ini merupakan bentuk keprihatinan atas merosotnya marwah organisasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) lantaran berlarutnya perseteruan antara Syuriah dan Tanfidziyah PBNU.

Koordinator Mubes Nahdliyin Nusantara, Hasan Basri, menyampaikan bahwa pihaknya berharap para kiai sepuh dari berbagai pesantren 'cawe-cawe' meredakan ketegangan yang terjadi di PBNU. 

Baca juga: Beredar Surat Pemecatan Gus Yahya, Waketum: Bukan Surat Resmi PBNU

Baca juga: Dulu Kritik Tambang, Sekarang Ribut, Mahfud MD Respons Pergolakan PBNU

Menurutnya, kehadiran para tokoh sepuh penting agar proses penyelesaian konflik tidak menimbulkan bias maupun salah tafsir.

“Terutama kami khawatir kalau pertemuan ini justru ditafsirkan berpihak pada salah satu kelompok yang sedang berkonflik di PBNU. Itu yang kami hindari,” ujar Hasan.

Hasan menegaskan, proses islah internal seharusnya ditempuh melalui mekanisme organisasi dengan melibatkan kiai-kiai sepuh sebagai pihak yang paling mungkin menjadi penengah.

“Itu yang kami harapkan, agar terjadi islah melalui mekanisme internal, dan yang paling mungkin adalah para kiai sepuh,” tegasnya.

Sementara itu, Pengurus Ansor Bantul, Zuhdi Abdurrahman, mengingatkan agar kisruh PBNU tidak terseret dalam isu-isu yang berkembang di Jakarta. 

Ia menilai basis NU di akar rumput jauh lebih besar dan tidak seharusnya terbawa arus polarisasi.

“Kita tidak mau digiring ke blok barat atau blok timur. Apa pun latar belakangnya di Jakarta, segera selesaikan. Kalau tidak, justru makin keruh,” ujarnya.

Zuhdi menekankan bahwa NU bukan organisasi politik, sehingga persoalan internal tidak semestinya diselesaikan dengan pendekatan politik praktis.

“NU bukan organisasi politik, jadi jangan diselesaikan dengan gaya politik. Misalnya soal AD/ART atau pengajuan kepengurusan ke Kemenkumham. Gaya-gaya politik seperti itu sebaiknya dijauhi,” katanya.

Ia menambahkan, meski NU pernah berpengalaman sebagai partai politik, imaji tersebut perlu dilepaskan agar jamiyyah tetap berjalan sesuai khittah.

Warga NU, lanjutnya, tetap bebas berpolitik sebagai individu, namun organisasi harus dijaga tetap pada jalurnya.

Pendiri Ponpes Bumi Cendekia, Nur Kholik Ridwan, juga menyuarakan harapan agar konflik Syuriah–Tanfidziyah segera mereda melalui tabayyun.