'Dulu Kritik Tambang, Sekarang Ribut', Mahfud MD Respons Pergolakan PBNU

Menurutnya, gejolak internal NU juga ada kaitannya dengan konflik soal tambang, di mana NU menjadi ormas keagamaan yang mendapat jatah mengelola industri yang mengambil mineral atau bahan galian lain untuk keperluan manusia itu.

Sehingga, karena kepengurusan PBNU masa khidmat 2022-2027 tinggal setahun, Mahfud meminta agar konflik internal NU segera diselesaikan.

"Saya sudah bicara ke dalam, itu asal muasalnya soal pengelolaan tambang. Itu konflik dalam soal pengelolaan tambang, yang satu ingin ini, yang satu ingin itu, dan berpecah," kata Mahfud.

"Oleh sebab itu, menurut saya, kenapa sih tinggal setahun? Sudahlah, lupakan itu semua. Bersatu sekarang kembali, demi NU. Kita malu-lah urusan tambang begitu," tambahnya.

Dulu Kritik Tambang karena Ada Korupsi, Sekarang Malah Ribut setelah Dapat Izin Kelola Tambang

Mahfud MD pun melakukan kilas balik, di mana lebih dari satu dekade lalu, MK menjatuhkan putusan untuk membubarkan BP Migas, lantaran saratnya persoalan korupsi di industri pertambangan di Indonesia.

Ia mengungkap, yang menggugat BP Migas tersebut justru NU bersama Muhammadiyah.

"Karena dulu begini, saya ingat tahun 2012 di bulan November itu, saya memutus pembubaran BP Migas karena pengelolaan tambang di Indonesia penuh korupsi antara pengatur dan pelaksanaannya di lapangan itu, sama yang mengevaluasi, korupsinya banyak sekali, sehingga BP Migas saya bubarkan," jelas Mahfud.

"Siapa yang menggugat BP Migas itu? Yang menggugat BP Migas itu adalah Kiai Hasyim Muzadi Ketua Umum PBNU dan Din Syamsudin Ketua Umum PP Muhammadiyah, datang ke kantor saya."

"'Pak, pengelolaan tambang Migas nih, Pak, korupsi di mana-mana. Saya sudah lapor ke DPR nggak didengar. Saya minta tolong MK yang mutus.'" 

"Jadi, pada waktu itu, Ketua NU dan Ketua Muhammadiyah datang ke MK untuk menggugat ketidakadilan dalam pengelolaan tambang." 

"Nah, yang sekarang ini ribut karena pengelolaan tambang, kan gitu."

Menurut Mahfud, jika dulu NU mengkritik tambang karena penuh korupsi, tetapi kini NU malah ribut-ribut sendiri setelah mendapat izin pengelolaan tambang.

Sehingga, ia menilai, konflik dalam NU harus segera diselesaikan, kalau perlu lewat jalur damai atau Islah.

Hal ini mengingat bahwa NU adalah pilar NKRI dan Wasathiyah Islam (sikap tengah yang jauh dari sikap pragmatis dengan hanya berpihak pada salah satu kutub), sama seperti Muhammadiyah.