Menurut Sudewo, pemerintah menargetkan pada Juli sudah terbentuk Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia. 

"Untuk Kabupaten Pati kami mulai dari sekarang, dengan memberikan pemahaman kepada semua kepala desa tentang hal ini dan juga sekaligus memberikan semangat kepada kepala desa untuk mendirikan koperasi desa merah putih ini," tutur dia. 

Terkait modaln pendirian koperasi, menurut Sudewo nantinya bisa dialokasikan dari dana desa.

"Jadi nanti dana desa itu ada skema yang digunakan untuk untuk pengelolaan koperasi ini," ucap dia. 

Kebijakan ini juga akan didukung dengan revisi regulasi terkait penggunaan dana desa. Sebab tujuan utama kebijakan ini adalah untuk memastikan desa-desa berkembang dan memiliki fondasi ekonomi yang kuat.

"Dan bilamana nanti dari dana desa tidak cukup, maka akan dibantu dari APBN pemerintah pusat dan bisa juga dari bank negara."

"Sehingga Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) juga akan berperan dalam pendanaan program ini," tandas dia.

Kopdes Merah Putih ramai-ramai ditolak kades

Dilansir Kompas.com, sejumlah kepala desa di Kabupaten Purworejo menyatakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah pusat terkait pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

Mereka menilai kebijakan ini bersifat pemaksaan dan berpotensi mengganggu program desa lainnya.

Salah satu kepala desa di Purworejo, Dwinanto, mengungkapkan bahwa saat ini para kepala desa sedang melobi agar kebijakan ini dibatalkan.

Jika Presiden Prabowo Subianto tetap memaksakan kebijakan itu, maka mereka tidak menutup kemungkinan akan melakukan aksi turun ke jalan. 

"Teman-teman yang ada di organisasi perangkat maupun kades se-Indonesia sedang berupaya untuk melobi agar kebijakan ini tidak jadi dilaksanakan."

"Bahkan, tidak sedikit yang mengancam untuk turun ke jalan jika tetap dipaksakan," ujar Dwinanto, Kamis (6/3/2025).

Dwinanto menyoroti bahwa saat ini hampir semua program dan anggaran diarahkan ke program makan bergizi gratis (MBG), termasuk potensi pemangkasan dana desa.

"Kita prihatin, seolah-olah semua program, semua kegiatan, semua anggaran fokusnya adalah makan bergizi gratis."

"Kemudian program-program lain dan dana desa akan dikebiri. Ini yang kemudian tidak sepakat," jelasnya.

Menurut Dwinanto, kebijakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih tidak sesuai dengan kondisi di desa dan mengabaikan kewenangan desa dalam menentukan programnya sendiri.