TRIBUNMURIA.COM, PATI – Karut marut pengangkatan guru honorer menjadi aparatus sipil negara (ASN) pendidik melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK) tengah menjadi sorotan.

Puluhan anggota Forum Guru Honorer dan Tenaga Pendidikan Kabupaten Pati mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Kamis (6/2/2025).

Mereka melaporkan dugaan adanya “jalur siluman” dalam administrasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di Kabupaten Pati.

Baca juga: Ribuan Tenaga Honorer Pemkab Pati Ikuti Tes Seleksi Pengangkatan PPPK, Digelar BKN di UNS Solo

Baca juga: Kepala BKPSDM Kudus Ungkap Alasan Pembatalan Kelulusan 5 Calon PPPK, Singgung Pelanggaran Berat

Baca juga: KABAR GEMBIRA! Pemkab Kudus akan Buka Lowongan 750 ASN, Rinciannya 700 PPPK dan 50 PNS

Ketua Forum Guru Honorer dan Tenaga Pendidikan Pati, Anggita Eki Ayu Hapsari, mengatakan bahwa ada beberapa data yang terindikasi “siluman” sebab tidak memenuhi kriteria.

Selain itu, ada guru yang datanya dimasukkan ke Dapodik pada tahun 2023, padahal Dapodik sudah ditutup pada 2022.

“Data siluman di kecamatan saya (Tambakromo) ada beberapa, di kecamatan lain saya belum tahu pasti.

"Namun, tadi mengemuka ada beberapa orang dari Kecamatan Gembong, Batangan, dan Pati yang ‘siluman’."

"Beberapa belum memenuhi syarat, ada yang baru lulus kuliah langsung masuk dapodik,” kata dia.

Kondisi ini menurutnya ironis. Sebab, di sisi lain, banyak guru yang sudah lama mengabdi hingga saat ini belum masuk Dapodik.

“Ketentuan masuk Dapodik itu antara lain minimal sudah dua tahun mengajar di sekolah,” jelas Anggita.

Akibat belum masuk Dapodik, menurut dia banyak guru honorer di Pati yang masa pengabdiannya sudah lebih dari dua tahun belum bisa mendaftar seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai formasi masing-masing.

“Data per kecamatan, ada kurang lebih hampir 500 guru belum masuk Dapodik,” ucap dia.

Anggita mengatakan, ada oknum “orang dalam” yang bermain, sehingga ada beberapa orang yang bisa masuk Dapodik sekalipun sudah ditutup sejak 2022.

“Saya masuknya tidak terlalu paham, ada yang lewat orang dalam kadang, lewat mana lah saya tidak tahu. Tapi dulu saya pernah cari-cari tahu caranya seperti apa masuk lewat orang dalam."

"Ada orang yang mengaku bisa memasukkan. Saya pernah ditawari untuk bayar kurang lebih Rp 3 jutaan. Saya nego tidak bisa,” urai dia. 

“Harapan saya semoga Dapodik bisa dibuka lagi dan teman-teman yang sudah mengabdi lama bisa masuk ke Dapodik,” kata dia.

Ketua Komisi D DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo, mengatakan bahwa pihaknya akan menyelesaikan problem terkait Dapodik ini di internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pati.