Munaji menilai bahwa keberadaan ormas GRIB Jaya masih ilegal. Dia mengatakan bahwa banyak anggota GRIB Jaya meresahkan masyarakat. 

"Kalau mau kepingen jadi organisasi di Blora, izin legalitas harus dipenuhi dulu. Jangan menjadi preman atau bangsat seperti itu. Itu saya sampaikan. Ini Blora bukan Timor Timur."

"Kalau menjadi organisasi tolong kepentingan masyarakat diutamakan, jangan kepentingan perut sendiri," ujarnya.

Dia juga mengancam kalau ada GRIB Jaya akan berurusan dengan ormas Pemuda Pancasila.

"Sekali lagi pesan saya, jangan ada GRIB di Blora. Kalau keluar saya sikat, urusan dengan Pemuda Pancasila."

"Jangan ada berdirinya GRIB di Kabupaten Blora ini. Itu yang kita minta," tambahnya.

Lebih lanjut, Munaji juga menduga bahwa Ketua GRIB Jaya Blora menjadi mafia pupuk bersubsidi.

"Biangkerok pupuk subsidi adalah calon Ketua GRIB sendiri. Jangan biarkan preman berkeliaran di Blora," jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPC GRIB Jaya Blora, Sugiyanto membantah soal legalitas GRIB Jaya. Menurutnya ormas yang ia pimpin di Blora sudah legal.

"Mau dibubarkan atas dasar apa? Ini kan sebuah organisasi sudah jelas, legal jelas, jelas semuanya. Bahkan kita diakui secara nasional," katanya.

Sugiyanto menambahkan, ormas dengan Ketua Umum Herchules ini, di Blora sudah ada sekitar 750 anggota.

Sugiyanto merasa heran dengan ormas Pemuda Pancasila yang tidak ingin GRIB Jaya berada di Blora.

Dia juga membantah dianggap sebagai mafia pupuk subsidi. Dia meminta bukti ketika dituduh menjadi mafia pupuk. Dia mengaku hanya berjualan pupuk non-subsidi.

"Memang saya jual pupuk non-subsidi kok. Memang saya jual pupuk, kan dia gak tahu."

"Lha apa bisa membuktikan kalau saya itu mafia pupuk, dari mana? Tolong lah ada bukti satupun, memang saya ndak kok," paparnya.