TRIBUNMURIA.COM, JAKARTA - Kegiatan apel akbar GP Ansor, yang direncanakan menghadirkan belasan ribu anggota Banser di Bali, mendapat respon negatif dari para Pelingsir Puri atau Raja-raja Bali.

Kegiatan oleh belasan ribu orang beratribut mirip militer tersebut dinilai membawa dampak negatif bagi dunia pariwisata dan berimbas pada perekonomian di Bali.

Oleh karenanya, Raja-raja Bali secara tidak langsung menolak kegiatan GP Ansor tersebut dihelat di Pulau Dewata.

Raja-raja Bali atau Pelingsir Puri meminta Kapolri Jenderal Poliri Listyo Sigit Prabowo untuk tak mengeluarkan izin kegiatan apel kesetiaan GP Ansor tersebut.

Selain Banser, rencananya apel kesetiaan tersebut juga akan dihadiri ribuan pendekar pencak silat dari Pagar Nusa.

Diketahui, Gerakan Pemuda (GP) Ansor rencananya akan menggelar Apel Kesetiaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada 21-25 Agustus 2024 di Bali.

Pelingsir Puri Agung Pemecutan Badung, Ida Anak Agung Ngurah Putra Darmanuraga, menolak kegiatan yang dihadiri oleh ribuan orang dari Banser dan Pagar Nusa dari luar Bali.

Ia mengatakan, penolakan tersebut dikarenakan akan bisa memberikan dampak negatif bagi industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Pulau Dewata. 

"Hal ini karena Bali adalah daerah kawasan wisata internasional yang akan menyebabkan ketidaknyamanan para turis dan menganggu aktivitas wisata dan masyarakat lokal, jadi terkesan Bali tidak aman" ucapnya, Jumat (23/8/2024).

Menurutnya, keberadaan ormas yang menggunakan atribut dan seragam seperti seragam tentara akan menimbulkan ketidaknyamanan wisatawan.

Keberadaan mereka juga berpotensi terjadinya gesekan dengan masyarakat lokal apalagi masyarakat Bali rukun dan damai.

"Kami Kahwatir akan terjadinya anggapan ketidakamanan kawasan Bali dan juga penurunan pariwisata. Serta akan berdampak kurang baik terhadap pelaku usaha dan ekonomi kreatif," ucapnya. 

Hal senada juga disampaikan Penglingsir Puri Agung Kerambitan, Ida Anak Agung Gde Puja Utama. 

Dirinya berharap Kapolri merespon permohonan para raja Bali, karena kegaitan tersebut akan berdampak negatif terhadap industri pariwisata. 

Apalagi di sisi lain pemerintah tengah masif melakukan berbagai manuver agar pariwisata nasional kembali bangkit.