"Tapi ternyata ada kebutuhan anggaran Pileg sama Pilkada, jadi batal lagi," kata dia.

Siti mengatakan, para sopir meminta agar bisa parkir di lahan Workshop DPUTR, Desa Sokokulon, Kecamatan Margorejo.

"Kalau dari sopir itu mintanya di workshop DPUTR. Namun tidak bisa langsung realisasi."

"Kita harus komunikasi dulu, koordinasi dengan semua yang terkait. Jadi tidak bisa langsung memberikan pangkalan tersebut," ucap dia.

Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pati, Teguh Widyatmoko, menjelaskan bahwa pemerintah daerah mengupayakan agar pada 2025 bisa diadakan alokasi anggaran khusus untuk pembuatan pangkalan truk.

"Walaupun belum full, karena untuk jadi pangkalan truk butuh anggaran sangat besar," kata dia.

Menurut Teguh, pembuatan pangkalan truk terutama membutuhkan anggaran sangat besar untuk pembebasan lahan.

Sebab, pangkalan truk idealnya berada di tepi jalan raya. Sedangkan di lokasi seperti itu harga tanah tergolong tinggi. Apalagi, dibutuhkan tanah dengan luas setidaknya dua hektare untuk membuat pangkalan truk yang memadai.

"Paling tidak (sebelum ada anggaran pembuatan pangkalan truk), dalam waktu dekat bisa dicarikan lokasi parkir sementara. Ada beberapa alternatif, Desa Sokokulon juga menawari lahan ada tiga hektare."

"Akan kami cek lokasi apakah layak atau tidak untuk parkir sementara. Karena, kan, masih sawah, perlu dilakukan perkerasan," jelas dia. (mzk)