TRIBUNMURIA.COM, PATI - Sejumlah sopir truk yang tergabung dalam Paguyuban Sopir Pati (PSP) menggelar aksi demonstrasi di Alun-alun Pati, tepatnya di depan kantor bupati, Senin (1/7/2024).

Mereka menuntut agar pemerintah daerah membangun sebuah pangkalan truk yang representatif di Kabupaten Pati.

"Tuntutan kami cuma dibuatkan pangkalan truk di Kabupaten Pati. Saat ini belum ada," kata anggota PSP, Muhammad Syahidul Anam.

Dia mengatakan, akibat ketiadaan pangkalan truk, para sopir lintas Pantura yang singgah di Pati kesulitan untuk parkir.

Akhirnya mereka terpaksa parkir di pinggir jalan.

"Akibatnya kami berbenturan dengan masyarakat. Kami jadi serba salah. Kami butuh tempat untuk parkir, kalau parkir liar berbenturan dengan warga," kata Anam.

Di sisi lain, parkir sembarangan di tepi jalan juga berisiko menyebabkan kecelakaan. Selain itu, sopir truk juga diintai risiko kehilangan aki dan barang-barang akibat dicuri.

Anam menyebut, pada akhir 2022 lalu para sopir pernah difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk parkir di lahan milik PO Budi Jaya yang berada di Margorejo.

Namun, per 7 Juni 2024 lalu, para sopir truk sudah tidak diperkenankan parkir di sana.
 
"Alasannya lahan sudah laku dan oleh pemilik baru diminta segera disterilkan. Kami diminta pergi," ucap Anam.

Dia menambahkan, dua tahun lalu, pihaknya pernah diberi janji akan dibuatkan pangkalan truk permanen. Namun, janji itu tak kunjung terealisasi.

"Dari pihak dewan (DPRD), kami sudah pernah disajikan mau dibuatkan pangkalan."

"Namun, sampai sekarang belum terwujud. Alasan dari beliau-beliau (anggota DPRD Pati), anggarannya terserap untuk Pemilu," kata Anam.

Dia mengatakan, para sopir mengusulkan agar lahan di Desa Sokokulon, Kecamatan Margorejo, yang berlokasi dekat Tugu Bandeng bisa dijadikan lokasi pangkalan.

Anam mengaku sudah berkomunikasi dengan pemerintah desa setempat. Dia berharap pemerintah daerah bisa menindaklanjuti dan mewujudkannya.

Usai berunjuk rasa, sepuluh orang perwakilan sopir truk difasilitasi untuk beraudiensi dengan DPRD dan dinas terkait di Gedung DPRD Pati.

Ketua Komisi C DPRD Pati, Siti Maudlu'ah, mengatakan bahwa pada 2022 sebetulnya pihaknya sudah menganggarkan pembuatan pangkalan truk.

"Tapi ternyata ada kebutuhan anggaran Pileg sama Pilkada, jadi batal lagi," kata dia.

Siti mengatakan, para sopir meminta agar bisa parkir di lahan Workshop DPUTR, Desa Sokokulon, Kecamatan Margorejo.

"Kalau dari sopir itu mintanya di workshop DPUTR. Namun tidak bisa langsung realisasi."

"Kita harus komunikasi dulu, koordinasi dengan semua yang terkait. Jadi tidak bisa langsung memberikan pangkalan tersebut," ucap dia.

Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pati, Teguh Widyatmoko, menjelaskan bahwa pemerintah daerah mengupayakan agar pada 2025 bisa diadakan alokasi anggaran khusus untuk pembuatan pangkalan truk.

"Walaupun belum full, karena untuk jadi pangkalan truk butuh anggaran sangat besar," kata dia.

Menurut Teguh, pembuatan pangkalan truk terutama membutuhkan anggaran sangat besar untuk pembebasan lahan.

Sebab, pangkalan truk idealnya berada di tepi jalan raya. Sedangkan di lokasi seperti itu harga tanah tergolong tinggi. Apalagi, dibutuhkan tanah dengan luas setidaknya dua hektare untuk membuat pangkalan truk yang memadai.

"Paling tidak (sebelum ada anggaran pembuatan pangkalan truk), dalam waktu dekat bisa dicarikan lokasi parkir sementara. Ada beberapa alternatif, Desa Sokokulon juga menawari lahan ada tiga hektare."

"Akan kami cek lokasi apakah layak atau tidak untuk parkir sementara. Karena, kan, masih sawah, perlu dilakukan perkerasan," jelas dia. (mzk)