TRIBUNMURIA.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI pada Kemenaker.

Satu di antara tersangka itu adalah Reyna Usman, yang tak lain merupakan Ketua DPW PKB Bali.

Selanjutnya, KPK pun melakukan pemeriksaaan terhadap mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, untuk mendalami kasus tersebut.

Baca juga: KPK Usut Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI Era Cak Imin Jadi Menteri: Bisa Seacrh di Google

Baca juga: BREAKING NEWS: Anies Baswedan Pinang Cak Imin sebagai Bakal Cawapres untuk Pilpres 2024

Diketahui, Cak Imin juga merupakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus bakal calon wakil presiden (cawapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), yang berpasangan dengan Anies Baswedan.

Cak Imin diperiksa oleh penyidik KPK untuk dimintai keterangannya selama sekitar 5 jam, pada Kamis (7/9/2023).

Muhaimin mengaku telah menyampaikan semua informasi yang ia ketahui dan dengar terkait pengadaan sistem proteksi TKI 2012, yang diduga menimbulkan kerugian negara.

Ia mengeklaim, telah membantu KPK mengusut dugaan korupsi di Kemenakertrans tersebut dengan hadir di periksaan, hari ini.

Muhaimin berharap, proses hukum semua kasus korupsi di KPK lancar dan bisa segera selesai.

"Semua yang saya pernah dengar dan insyaallah, semuanya yang saya ingat, yang saya tahu semuanya sudah saya jelaskan," kata Muhaimin ditemui usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka.

Dua di antaranya, menurut Muhaimin, merupakan mantan anak buahnya yang menjabat direktur jenderal (dirjen) dan staf dirjen.

"Dengan tersangka, mantan dirjen, salah satu staf dirjen, dan salah seorang atau pengusaha atau apa lah begitu," ujar Muhaimin.

Seperti diketahui, KPK menangani kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kemenaker (saat itu Kemenakertrans) tahun 2012.

Saat itu, Muhaimin menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans).

Ia menjadi Menakertrans periode 2009-2014.