TRIBUNMURIA.COM, JAKARTA - Peran Anies Baswedan menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk kawasan Tanah Merah, yang berada di sekitar Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, disorot berbagai pihak.

Peran Anies Baswedan menerbitkan IMB untuk kawasan Tanah Merah saat ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, dinilai turut menjadi pemicu banyaknya korban jiwa dalam kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jumat  (3/3/2023) malam.

Padahal, kawasan Tanah Merah adalah tanah aset pemerintah yang berada di area objek vital nasional (Obvitnas) Depo Pertamina Plumpang.

Baca juga: Muncul Opsi Relokasi untuk Warga Sekitar Depo Pertamina Plumpang, Ali: untuk Kenyamanan Bersama

Baca juga: Janji Dirut Nicke Widyawati kepada Warga Terdampak Kebakaran Depo Pertamina Plumpang

Baca juga: Duka Susilawati, Kehilangan Ibu dan Uang Rp 120 Juta untuk Naik Haji Karena Kebakaran Depo Plumpang

Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengkritisi kebijakan Anies yang menerbitkan surat izin mendirikan bangunan (IMB) di Kawasan Tanah Merah, yakni lokasi di sekitar depo tersebut.

Menurutnya, Anies yang kala itu menjabat sebagai orang nomor satu di DKI, seharusnya tak menerbitkan IMB tersebut.

"Harusnya pak Anies mengajak warga untuk pindah ke lokasi yang aman. Ini malah dikasih IMB," kata William pada Minggu (5/3/2023) dikutip dari TribunJakarta.com.

Pihaknya mempertanyakan alasan Anies Baswedan memberikan izin pendirian bangunan tersebut hingga akhirnya berakibat fatal.

Seharusnya, kata William, Anies Baswedan bisa lebih tegas terhadap hal ini.

"Ini pembelajaran penting, pemimpin harus punya ketegasan."

"Jangan cuma mau ambil kebijakan yang enak didengar tapi bisa mencelakakan masyarakat," jelas William.

Pihaknya juga memperbandingkan kebijakan yang dibuat Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok saat menjabat Mantan Gubernur DKI.

Ahok, kata William, pernah mengajak warga untuk pindah karena keberadaan permukiman di dekat Depo Pertamina sangat berbahaya.

Menurutnya, ketegasan yang ditunjukan Ahok ini sepatutnya ditiru oleh para pemimpin.

"Pak BTP dulu pernah mengajak warga untuk pindah karena memang tidak aman jika ada pemukiman dekat Depo Pertamina."

"Ketegasan pak BTP harus ditiru oleh pemimpin politik, walaupun terkadang tidak nyaman, tapi kebijakan penting diambil untuk keselamatan masyarakat sendiri," jelas William.