TRIBUNMURIA.COM, BLORA – Pembebasan lahan untuk proyek pembangunan Bendung Gerak Karangnongko di Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora ditargetkan selesai tahun ini. 

Bupati Blora, Arief Rohman mengaku, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sudah bersurat untuk menuntaskan perihal pembebasan lahan ini. 

"Rencana lahan masyarakat yang terdampak pembangunan akan dimintakan lahan pengganti di lahan KHDTK UGM sekitar 300 hektar," ucapnya kepada tribunmuria.com, Rabu (2/3/2022). 

“Konspenya nanti dipindah. Bedol desa. Perumahan dipindah dengan segala penunjang sesuai yang ada di sana,” terangnya.

Proyek nasional yang dikerjakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, Kementerian PUPR bisa dimulai tahun depan. 

"Harapannya, proyek ini nanti bisa berjalan sesuai harapan kita semua," harapnya. 

Menurutnya, jika lahan selesai tahun ini, tahun depan pembangunan bisa dilakukan. 

Ada lima Desa di Kecamatan Kradenan yang bakal terdampak genangan pembangunan Bendung Gerak Karangnongko.

Mulai dari Desa Ngrawoh, Nginggil, Nglebak, Megeri dan Mendenrejo. 

Sejumlah warga di lokasi tersebut akan terdampak relokasi proyek nasional ini.

“Kita ajak masyarakat untuk diskusi dan relokasi. Nanti jadi kawasan baru."

"Baik perumahan yang dibangun oleh Dirjen Perumahan maupun UGM," jelasnya. 

"Konsep perumahan terkonsep. Lengkap seperti kondisi masyarakat yang ada seperti sekarang."

"Mulai kegiatan sosialnya seperti apa, penunjang kesehatan, tempat ibadah, perekonomiannya, termasuk air bersih, akses jalan dan lainnya,” tegasnya. 

Sebagai informasi, proyek ini telah ditetapkan menjadi proyek strategis nasional tercantum dalam Perpres nomor 79 Tahun 2019. 

Rencananya, proyek nasional Bendung Gerak Karangnongko ini akan membendung Bengawan Solo. 

Memisahkan Desa Mendenrejo, Kecamatan Kradenan, Blora dengan Desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo, Bojonegoro.