Sudewo Batalkan Kenaikan PBB 250 Persen, Warga Pati Tetap Gelar Aksi Demo

TRIBUNMURIA.COM, PATI - Setelah mendapat tekanan publik sedemikian besar, Bupati Pati Sudewo resmi membatalkan kebijakan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang mengakibatkan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

Hal itu dia sampaikan dalam konferensi pers darurat di Pendopo Kabupaten Pati, Jumat (8/8).

“Mencermati perkembangan situasi dan kondisi, juga mengakomodasi aspirasi masyarakat yang berkembang, saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB-P2 saya batalkan,” katanya, didampingi Kapolresta, Dandim, dan Kajari Pati.

Baca juga: Viral Warga Pati Temukan Uang Dibungkus Plastik di Kali, Berikut Pengkuan Romdloni

 Baca juga: Jeglongan Sewu di Jalur Alternatif Pati-Rembang, Bupati Sudewo Anggarkan Rp330 M untuk Perbaikan

Sudewo mengatakan, keputusan itu diambil demi menciptakan situasi aman dan kondusif serta dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati.

Menurut dia, konsekuensi dari pembatalan itu adalah tarif PBB-P2 akan dikembalikan seperti 2024, tanpa ada kenaikan 1 persen pun.

“Bagi yang sudah terlanjur membayar, uang sisa akan dikembalikan oleh pemerintah, akan diatur teknisnya oleh BPKAD dan kepala desa,” ucapnya.

Terlepas dari kontroversi kebijakan itu, Sudewo menuturkan, pihaknya tetap akan konsisten membangun Kabupaten Pati secara maksimal. Pembangunan akan tetap dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah.

“Saya tetap akan melayani masyarakat secara maksimal, setulus-tulusnya. Keputusan saya ini murni dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif. Saya tulus ikhlas untuk rakyat Pati, semuanya, tidak ada yang saya bedakan,” tegasnya.

Sudewo juga memohon maaf sebesar-besarnya atas tutur kata dan perbuatannya selama ini yang membuat masyarakat kurang berkenan. Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat Pati untuk kembali solid bergotong-royong demi kemajuan daerah.

Menanggapi hal itu, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menegaskan aksi unjuk rasa besar-besaran 13 Agustus 2025 tidak akan dibatalkan.

Mereka tidak akan melunak, sekalipun Bupati Sudewo baru saja menyatakan membatalkan kebijakan penyesuaian NJOP yang berdampak pada kenaikan tarif PBB-P2 hingga 250 persen.

Koordinator Lapangan (Korlap) Penggalangan Donasi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istiyanto, bahkan mempertanyakan kebenaran pernyataan Sudewo.

“Apakah memang benar? Suratnya mana? Dulu dia waktu kampanye janji tidak akan memberatkan warga dengan pajak, tapi faktanya setelah jadi bupati dia menaikkan pajak. Setelah itu nantang warga yang tidak setuju untuk demo," katanya, di posko donasi, depan Kantor Bupati Pati, kawasan Alun-Alun Pati, Jumat (8/8).

"Setelah kami terima tantangannya, dia ngomong membatalkan kenaikan pajak. Bagi saya itu kata-kata seperti pepesan kosong, omon-omon saja,” sambungnya. 

Bagi Teguh, selama ini pernyataan-pernyataan yang keluar dari mulut Sudewo penuh dengan kebohongan. Ia pun tidak lagi percaya dengan ucapan Sudewo.

“Sekalipun benar pajak kembali diturunkan, kami akan tetap demo. Kami akan tetap penuhi Alun-Alun Pati tanggal 13 besok. Targetnya menurunkan Sudewo dari jabatan bupati,” ucapnya.

Teguh meyakini, jika benar Sudewo membatalkan kenaikan pajak, hal itu bukan karena hati nurani, melainkan karena terpaksa akibat tekanan publik.

“Kalau dia memang prorakyat, harusnya sejak awal tidak ada pemikiran dia untuk menaikkan pajak. Ini dia batalkan karena ada tekanan dari warga. Kalau dia ngomong akan membela rakyat, saya katakan itu bullshit,” tukasnya.

Menurut dia, problem kepemimpinan Sudewo bukan hanya terkait isu pajak ini. Isu itu hanya menjadi titik kulminasi, puncak kemarahan masyarakat, dari tindak-tanduk Sudewo sebelumnya.

“Bukan hanya masalah pajak, ada arogansi dan lain-lain. Pajak hanya isu utama, ada persoalan lain di tata kelola pemerintahan Sudewo yang penuh keburukan. Artinya seperti itu. Pati hanya akan damai dan sejahtera kalau dia turun,” tegasnya.

Teguh menyatakan, sampai kapan pun, pihaknya akan terus menuntut Sudewo dicopot dari jabatannya, bagaimana pun mekanismenya.

“Sampai kapan pun selama dia masih menjabat, kami akan berusaha menurunkan dia, minta dia diganti. Siapa pun nanti penggantinya, kami tidak peduli, yang penting bukan Sudewo. Sikap dia itu penuh kesombongan," tuturnya. 

"Terserah caranya bagaimana, dia mengundurkan diri, kek, dipecat sama Pak Prabowo atau Pak Tito Karnavian, kek, atau kami yang lengserkan, yang penting bupatinya bukan dia,” tambahnya. 

Sementara, penasihat hukum Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Nimerodi Gulo, menegaskan bahwa aksi unjuk rasa 13 Agustus 2025 tidak akan dibatalkan.

Meski menyambut gembira pernyataan Bupati Pati Sudewo yang membatalkan kenaikan tarif PBB-P2, ia berujar, masih ada hal lain yang perlu diprotes.

“13 Agustus bukan sekadar bicara soal pajak. Kami hadir tanggal 13 untuk memenuhi undangan bupati yang minta 50 ribu orang datang. Kami hendak memperingatkan Bupati Sudewo, hentikan arogansimu dan karakter yang menurut warga sangat buruk sekali,” tegas Direktur Lembaga Studi dan Bantuan Hukum (LSBH) Teratai itu, kepada wartawan, di posko donasi depan Kantor Bupati Pati, Jumat (8/8). 

Selain soal kebijakan terkait pajak, Gulo menyatakan, karakter kepemimpinan Bupati Sudewo harus diubah dan diperbaiki.

“Saya pikir kata-kata maaf dari bupati hanya gombal saja itu, karena dia bolak-balik berubah-ubah. Saat Pilkada mengatakan tidak akan menaikkan pajak. Begitu naik bilang bukan saya yang menaikkan, saya hanya melaksanakan. Begitu sudah ditanggapi dia bilang ini untuk kepentingan masyarakat, macam-macam yang berubah-ubah,” paparnya.

Gulo mengaku belum percaya dengan kata-kata maaf dari bupati, sehingga pihaknya akan tetap datang dalam aksi massa 13 Agustus 2025.

Berkait dengan substansi kebijakan tarif PBB-P2, menurutnya, sejak awal harus dibatalkan. Hal itu berdasarkan kajian yang pihaknya lakukan belum lama ini.

“Pemimpin harus merakyat dan merasakan penderitaan rakyat. Jangan asal muni, ilmu ‘cocotlogi’ bupati tolong hentikan,” tandasnya. (mzk)