Abdul Wachid Singgung Kampung Haji, Perbaikan Layanan Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi

JEPARA - Komisi VIII DPR RI berkomitmen terus mendorong perbaikan berbagai layanan jemaah haji asal Indonesia. 

Salah satu upayanya lewat pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi.

Demikian yang disampaikan, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid saat kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Haji BPKH yang digelar di Astana Hinggil Somosari Batealit Jepara, Sabtu - Minggu (7/8/2024)

Menurut Abdul Wachid, perbaikan harus terus dilakukan agar jemaah haji asal Indonesia mendapatkan layanan yang maksimal selama menjalankan rukun Islam kelima.

Perbaikan layanan ini mulai dari pesawat, hotel, katering, dan berbagai layanan lain.

Terlebih saat puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna), perbaikan layanan mutlak harus dilakukan. 

Perbaikan layanan haji ini juga merupakan tindak lanjut dari berbagai temuan Pansus Haji.

"Komisi VIII kemarin sudah ke Arab Saudi. Berbagai temuan saat pelaksanaan ibadah haji 2024 kita follow up di lapangan agar ada perbaikan layanan saat musim haji tahun 2025," kata wakil rakyat asal Jepara ini, Minggu (8/12/2024).

Selama di Arab Saudi, Komisi VIII menggelar pertemuan dengan masyarikh atau perusahaan penyedia layanan haji di Arab Saudi. Ada 15 perusahaan yang hadir dalam pertemuan itu.

Abdul Wachid menegaskan pihaknya tak ingin ada satu perusahaan yang memonopoli layanan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong Kemenag RI agar menggelar seleksi terbuka untuk menentukan perusahaan yang akan dipakai saat musim haji 2025.

"Jadi selama ini yang dipakai masyarikh yang itu-itu saja. Alasannya mereka sudah dipakai sejak lama," ujarnya.

Akan tetapi, sambung Wachid, pengalaman pada pelaksanaan ibadah haji 2023 dan 2024 menunjukkan layanan yang mereka berikan tak maksimal," ujarnya.

"Masak kita tega para tamu Allah SWT dari Indonesia tidak mendapat layanan sebagaimana mestinya, makanya kita ingin ada semacam beauty contest, mana yang terbaik itu yang dipakai oleh pemerintah," sambung dia.

Wachid menyatakan, pihaknya ingin tidak hanya satu perusahaan saja yang melani jemaah haji Indonesia.

Melainkan terdapat beberapa perusahaan, agar tak terjadi monopoli dan pelayanan yang diberikan lebih maksimal.

"Kita juga ingin jemaah haji yang tanazul mendapatkan layanan full saat Armuzna, gak hanya di Arofah saja seperti yang selama ini berjalan," jelas anggota DPR Fraksi Partai Gerindra ini.

Abdul Wachid juga menyoroti soal tiket pesawat jemaah haji yang menurutnya kemahalan. 

Ia mencontohkan selama ini untuk pesawat anggarannya Rp34 juta per jemaah.

Padahal kalau jemaah umrah dari Indonesia tiket pesawatnya hanya sekitar Rp14 juta - Rp15 juta.

"Pihak maskapai beralasan kalau untuk haji mereka pulang dari Arab Saudi itu pesawat dalam kondisi kosong."

"Kita bisa menerima alasan itu, tapi kalau dihitung mestinya jatuhnya Rp30 juta untuk PP, bukan Rp34 juta."

"Makanya kita mendorong agar maskapai swasta di Indonesia juga bisa melayani jemaah haji agar ada penghematan anggaran dan perbaikan layanan," tuturnya.

Komisi VIII juga mendorong agar pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi bisa segera direalisasikan.

Pihaknya optimis pembangunan Kampung Haji yang terpusat di satu lokasi akan berimbas pada perbaikan layanan haji untuk jemaah asal Indonesia.

"Bapak Presiden Prabowo berulangkali menegaskan jemaah haji harus dilayani dengan maksimal."

"Jadi nanti hotel yang lokasinya dekat Masjidil Haram, katering dan berbagai layanan lain terpusat di situ, bahkan koki dan masakannya juga citarasa Indonesia," ujar Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini.

Jika Kampung Haji Indonesia dibangun pihaknya optimis biaya haji juga bisa ditekan. 

Nilai manfaat uang tabungan haji yang selama ini dikelola BPKH juga bisa lebih dirasakan oleh jemaah.

"Tahun lalu ongkos haji Rp93 juta. Nilai manfaat dari BPKH (subsidi) Rp36 juta. Jemaah haji sudah punya tabungan Rp25 juta jadi tinggal nambah Rp30 juta."

"Kalau biaya haji bisa ditekan lagi maka uang tambahan yang harus disetor jemaah haji bisa lebih sedikit," tandasnya.

Sementara itu, Plt Deputi Portofolio Penyelesaian Transaksi dan Penempatan BPKH, Ari Supangat mengatakan selain untuk subsidi haji, nilai manfaat BPKH juga digunakan untuk berbagai hal. 

Mulai dari pengadaan ambulans, beasiswa,  pembangunan asrama haji, IAIN, masjid, madrasah dan lainnya 

"Makanya kita sosialisasikan hal ini. Uang tabungan jemaah haji aman dan peruntukan serta manfaatnya juga jelas," tandasnya . (ito)