Debat Publik Kedua Pilkada Kabupaten Tegal, Ischak Harap Bima-Mujab Tak Gunakan Bahasa Inggris 

TRIBUNMURIA.COM, SLAWI - Debat Publik Kedua Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2024 berlangsung sengit sejak segmen 1 saat masing-masing paslon menyampaikan visi misi dan program kerja unggulan. 

Diawali paslon nomor urut 1 Bima Eka Sakti dan Muhammad Syaeful Mujab yang menyampaikan visi misi, serta program yang disiapkan untuk Kabupaten Tegal lima tahun kedepan. 

Adapun dari sekian visi misi yang disampaikan paslon Bima-Mujab, mereka memiliki program kerja unggulan Mewujudkan Kabupaten Tegal Ikonik yang Bisa Maju, Bahagia, dan Menyala. 

Baca juga: Debat Kedua Pilkada Kabupaten Tegal Terancam Gagal karena 2 Alasan Ini, Begini Tanggapan KPU

Baca juga: Debat Kedua Pilkada Kabupaten Tegal Tetap Berlangsung, KPU: Ada Perubahan Jadwal

Selain itu, ora ngapusi ora mblenjani yang dimaksudkan untuk Mewujudkan pemerintahan dan tata kelola birokrasi yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta sistem kerja berbasis meritokrasi. 

Bima-Mujab juga menghadirkan program berupa aplikasi Wadul Bupati yang bisa menjadi kunci ketika masyarakat tidak bisa bertemu secara langsung dengan Bupati maupun Wakil Bupati Tegal. 

Selain itu Rumah Dinas dan Kantor Bupati nantinya juga akan dibuka untuk melayani masyarakat Kabupaten Tegal. 

Secara lantang, Bima mengatakan bahwa dirinya bersama Mujab akan siap 24 jam untuk melayani masyarakat Kabupaten Tegal. 

"Meritokrasi adalah kunci. The right man on the right place atau bahasa Tegal nya "Ngko sing njagong sesuai dengan keahliannya." Tidak ada jual beli jabatan ketika Bima-Mujab memimpin Kabupaten Tegal," tegas Bima Eka Sakti, pada Tribunjateng.com. 

Calon Wakil Bupati Tegal nomor urut 1 Muhammad Syaeful Mujab menambahkan, bahwa dirinya setuju dengan Bima Eka Sakti harus siap 24 jam untuk melayani masyarakat. 

Berasal dari keluarga sederhana, Mujab mengaku sangat mengerti bagaimana rasanya menjadi masyarakat yang pusing karena birokrasi dan administrasi yang rumit. 

Mendapati beberapa curhatan dari warga tentang rumitnya urusan administrasi di Kabupaten Tegal, maka Mujab berkomitmen memperbaiki sistem single data pelayanan publik melalui KTP dan digitalisasi. 

"Kami berkomitmen untuk membangun birokrasi yang bersih dan tanpa pungli. Kami juga percaya bahwa desa adalah ujung tombak pelayanan masyarakat, sehingga penting untuk meningkatkan alokasi dana desa sebesar Rp750 juta per tahun yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat desa," ungkap Mujab. 

Mujab menegaskan, Pemerintah Kabupaten Tegal sebelumnya sudah sebaik mungkin melayani masyarakat. 

Tetapi masih ada pekerjaan rumah (PR) yang sangat banyak. 

"PR kita masih banyak. Sehingga Ben Ora Kayak Kie Bae, mari kita wujudkan Kabupaten Tegal yang maju, bahagia dan menyala," kata Mujab.