Anggota DPR Swedia Tak Dapat Tunjangan Rumah & Mobil, Gajinya Rendah: Kami Tak Pantas Diistimewakan

Anggota DPR di Swedia tak punya tunjangan rumah dan mobil. Mereka merasa mewakili rakyat, sehingga tak pantas diistimewakan. Seperti apa kehidupan anggota parlemen di Swedia?

TRIBUNMURIA.COM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia, diberi berbagai fasiltias dan tunjangan oleh negara, melalui berbagai komponen uang bulanan yang diterima.

Sementara, anggota DPR di Swedia, tak mempunyai keistimewaan dari segi fasiltias dan tunjangan, gajinya pun rendah. Keistimewaan mereka hanyalah bisa turut menentukan arah kebijakan negara.

Anggota dewan di Swedia menyatakan, mereka mewakili rakyat, sehingga tak pantas untuk diistimewakan dengan limpahan berbagai fasilitas, tunjangan, dan gaji yang besar.

Baca juga: Anggota DPR RI Termiskin Vs Terkaya Versi LHKPN, Segini Harta Trivoni dan Kekayaan Rusdi Kirana

Baca juga: BREAKING NEWS: Puan Maharani PDIP Kembali Terpilih dan Dilantik Jadi Ketua DPR RI

Seperti apa kehidupan anggota dewan atau anggota DPR di Swedia?

Pada 2019 lalu, BBC News Indonesia pernah menerbitkan artikel berjudul "DPR: Anggota Parlemen Swedia Tak Dapat Tunjangan mobil, Tanpa Tunjangan Keluarga dan Tinggal di Apartemen Sempit".

Dalam artikel yang ditulis oleh jurnalis bernama Claudia Wallin di Stockholm itu, disebutkan bahwa para anggota DPR di Swedia hidup bersahaja.

Di negara lain, gaji tinggi dan fasilitas mewah mungkin menjadi salah satu alasan banyak orang ingin menjadi anggota DPR. Nah, hal tersebut nyatanya tidak terjadi di Swedia.  

"Kami ini tak berbeda dengan warga kebanyakan. Tugas utama kami adalah mewakili rakyat, jadi tak pantas rasanya jika kami diistemewakan atau mendapatkan banyak fasilitas atau gaji tinggi," kata ujar Per-Arne Hakansson, anggota DPR dari Partai Sosial Demokrat, kala itu.

"Yang membuat kami istimewa adalah kesempatan untuk ikut menentukan kebijakan negara," imbuhnya, sebagaimana dilansir BBC News Indonesia pada 5 Juni 2019.

Semua anggota DPR Swedia tidak mendapatkan mobil dinas atau tunjangan untuk membeli mobil.

Parlemen hanya punya tiga mobil dinas, Volvo S80, dan ini hanya diperuntukkan untuk ketua dan tiga wakilnya dan hanya boleh dipakai untuk tugas-tugas parlemen.

Untuk urusan mobilitas, anggota DPR boleh menggunakan semua trasportasi umum secara cuma-cuma.

Mengapa tak ada mobil untuk anggota DPR?

"Kami bukan perusahaan taksi," kata pejabat parlemen, Rene Poedtke.