Ini Sosok yang Pertama Ambil Formulir Pendaftaran Penjaringan Cabup Pilkada Kudus 2024 di PDIP

Di bidang kebudayaan, Masan dengan tegas komitmen untuk menjaga budaya Kudusan, pelestarian punden dan belik. 

Satu program unggulan lainnya yang disiapkan Masan adalah mewujudkan jalan terang benderang tanpa lubang. Yaitu menjadikan jalan mulus tanpa lubang disertai penyinaran jalan yang maksimal. 

"Sebenarnya Kudus mampu mewujudkan jalan terang benderang tanpa lubang. Di mana lampu penerangan jalan umum harus clear benar-benar terang, tidak ada yang padam. Kemudian urusan pemeliharaan jalan harus ditingkatkan, agar tidak ada jalan berlubang, jalan rusak," terangnya. 

Dia menuturkan, beberapa program itu bakal terintegrasi dalam sebuah sistem peningkatan pelayanan publik. Dengan cara menggandeng pihak ketiga melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). 

Masan menyebut, pendapatan Kabupaten Kudus dari sektor pajak penerangan jalan umum pada 2023 lalu mencapai kurang lebih Rp64 miliar.

Sebanyak Rp30-an miliar di antaranya dibayarkan ke PLN. Sisanya bisa digunakan untuk menciptakan sistem LPJU Smart. 

LPJU Smart menghubungkan semua titik LPJU dalam sebuah wadah command center. Sistem tersebut didesain agar terintegrasi dengan pusat pengendalian, sehingga ketika ada LPJU mati bisa langsung teridentifikasi by sistem agar segera ditindaklanjuti. 

"Kalau enggak bisa dibenahi, ya harus diganti. Ini sistemnya supaya cepat tertangani," ujar dia. 

Selain itu, lanjut Masan, sistem KPBU bakal mempermudah pemerintah daerah dalam menangani permasalahan dengan cepat. 

Sisa pendapatan daerah dari pajak penerangan jalan bisa digunakan untuk memberikan layanan prima kepada masyarakat. 

Bagaimanapun, uang tersebut berasal dari masyarakat, harus dikembalikan dan dinikmati masyarakat berupa fasilitas jalan yang terang benderang. 

"Sistem KPBU dan LPJU Smart ini tentunya membutukan komitmen atau semacam MoU yang akan dilakukan dengan pihak terkait," lanjutnya. 

Masan menyebut, investasi pihak ketiga yang bisa diserap melalui sistem tersebut diperkirakan mencapai Rp 300 miliar dengan syarat kontrak dalam jangka beberapa tahun. 

Nantinya juga ada pendampingan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional terkait pelaksanaan sistem KPBU. 

Skema tersebut bisa juga digunakan dalam sektor lain, seperti pemeliharaan jalan, sampah dan beberapa sektor lainnya dengan pola kerjasama dan hitungan secara ekonomis.

"Saya yakin ini bisa direalisasikan. Buktinya daerah Madiun sudah jalan dengan sistem kombinasi."

"Kami dapat informasi ada satu kabupaten di Jawa Barat yang sudah menerpakan sistem KPBU penuh dengan teknologi smart. Kita bisa studi banding ke sana," jelasnya.

Wujudkan Pembangunan yang Merata

H Masan menyebut, komunikasi PDI Perjuangan dengan partai politik lainnya sudah dilakukan.

Program yang disiapkan nantinya bakal ditawarkan kepada partai politik yang tergabung dalam koalisi untuk mewujudkan pemerataan pembangunan. 

Program operasional dan pemberdayaan RT RW untuk mendukung percepatan pembangunan daerah sudah jalan di satu desa percontohan Desa Undaan Tengah.

Namun nilainya baru sebatas Rp20 juta untuk RT RW setiap tahun dan sudah berjalan selama empat tahun. 

Menurut dia, nominal anggaran yang dialokasikan dalam sebuah program kerja bisa disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing desa. 

Bantuan keuangan tersebut dinilai realistis untuk mendukung kemajuan pembangunan Kota Kretek. Setidaknya membutuhkan kurang lebih Rp 100 miliar yang didukung oleh beberapa sumber anggaran. 

"Soal stadion bertaraf internasional bagian dari memberikan fasilitasi bagi pecinta sepak bola."

"Kepala daerah harus bisa berkomunikasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan pihak swasta untuk membantu pembangunan di Kabupaten Kudus lebih cepat," ucapnya. (sam)