Alasan Ketua DPC PDIP Kudus Ambil Formulir Pendaftaran Calon Bupati di Tiga Partai Politik

TRIBUNMURIA.COM, KUDUS - Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kudus, Masan, ikut penjaringan bakal calon bupati di tiga partai berbeda.

Selain mengambil formulir pendaftaran di PDIP, Masan yang kini juga menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus, mengambil formulir pendaftaran calon bupati dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Baca juga: Ini Sosok yang Pertama Ambil Formulir Pendaftaran Penjaringan Cabup Pilkada Kudus 2024 di PDIP

Baca juga: Serius Maju Pilkada Kudus 2024, Samani-Bellinda Serahkan Pakta Integritas ke Nasdem

Baca juga: Optimis Raih Rekomendasi Golkar, Mawahib Jaring Bakal Calon Wakil Bupati untuk Pilkada Kudus 2024

Pertama, Masan mengambil formulir pendaftaran Cabup di DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus. 

Dilanjutkan formulir pendaftaran cabup di DPC PDI Perjuangan dan DPD Partai Nasdem Kudus. 

Akan ambil formulir pendaftaran di seluruh parpol

Saat dikonfirmasi, Masan membenarkan sudah mengambil formulir pendaftaran calon bupati di tiga partai politik. 

Dia berencana mengambil formulir pendaftaran calon bupati di semua partai politik yang ada. 

Tujuannya untuk menjalin kerjasama politik dengan beberapa partai politik untuk membentuk koalisi partai yang kuat. 

"Ya, sudah tiga (partai politik), PDI Perjuangan, Nasdem, dan PKB," terangnya, Kamis (2/5/2024).

Menurut Masan, pengambilan formulir calon bupati di beberapa partai politik semata-mata hanya untuk menjalin kerjasama antarpartai politik. 

Artinya tidak ada niatan lain yang berpotensi merugikan partai atau calon bupati lainnya. 

Dia berharap ada komunikasi lebih intens antar partai politik untuk membentuk kerjasama politik yang solid menuju Pilkada November 2024.

Utamanya bagi partai politik yang mempunyai visi dan misi sama dengan PDI Perjuangan, serta visi misi yang disiapkan Masan sebagai calon Bupati.

"Kami berupaya menjalin komunikasi dan kerjasama dengan semua partai politik."

"Hasilnya tetap menunggu keputusan dari DPP partai politik masing-masing," tuturnya.