Integritas Anggota MKMK Jimly Ashiddiqie Diragukan, Nyatakan Dukung Prabowo, Anak Caleg Gerindra

TRIBUNMURIA.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Ashiddiqie menjadi sorotan publik, setelah ditunjuk menjadi anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) .

Independensi Jimly diragukan, lantaran ia pernah melontarkan dukungannya kepada Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

Selain itu, anak dari Jimmly Ashiddiqie, Robby Ashiddiqie, merupakan calon legislatif (caleg) dari Partai Gerindra.

Padahal MKMK dibentuk untuk memeriksa dugaan pelanggaran etik hakim MK terkait putusan batas usia capres-cawapres yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo.

Lembaga kajian demokrasi Public Virtue Research Institute (PVRI) meragukan integritas para anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang baru diumumkan pada Senin (23/10/2023).

Sebagaimana diketahui, MK sudah mengumumkan tiga anggota MKMK kemarin.

Mereka adalah Wahiduddin Adams yang mewakili unsur hakim konstitusi, Jimly Asshiddiqie mewakili unsur tokoh masyarakat, dan Bintan Saragih mewakili unsur akademisi berlatar belakang hukum

Direktur Eksekutif PVRI Yansen Dinata menilai komposisi keanggotaan majelis etik MK saat ini mengandung potensi konflik kepentingan dari sebagian anggotanya.

Salah satunya adalah mantan Ketua MK Jimmly Ashiddiqie.

"Jimmly pernah menemui Prabowo pada awal Mei 2023. Dari pertemuan itu, Jimmly pernah mengakui dukungannya kepada Prabowo dalam Pilpres 2024."

"Salah seorang anak Jimmly, yaitu Robby Ashiddiqie juga merupakan calon legislator Partai Gerindra pimpinan Prabowo," kata Yansen dalam keterangannya dikutip Rabu (24/10/2023).

MKMK dibuat dalam merespons banyaknya laporan dugaan pelanggaran etik MK yang berkaitan dengan putusan usia calon presiden (capres) calon wakil presiden (cawapres) yang diketok MK pada Senin (16/10/2023).

Yansen juga menyoroti MK yang menurutnya berpotensi memicu konflik politik yang serius dalam Pemilu 2024 dan membuat demokrasi Indonesia berada di ujung tanduk.

Ia menilai pembentukan komposisi MK itu menambah daftar pelemahan kredibilitas MK sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi di Indonesia.

Yansen menjelaskan, putusan MK yang meloloskan putra sulung Jokowi melengkapi rangkaian pelemahan demokrasi yang intens selama lima tahun terakhir.