Temuan Komisi VIII DPR Terkait Haji 2023, Abdul Wachid: Stok Obat Jemaah Lansia Kurang Memadai  

TRIBUNMURIA.COM - Ratusan ribu jemaah haji asal Indonesia saat ini sedang menjalankan Rukun Islam kelima di Tanah Suci.

Selama berada di Makkah dan Madinah mereka berhak mendapatkan berbagai layanan yang disiapkan jajaran Kementrian Agama Indonesia.

Terkait hal itu, Komisi VIII DPR RI melakukan pengawasan pelaksanaan ibadah haji 2023. 

Berbagai sektor mulai dari urusan katering, pemondokan, transportasi hingga pelayanan kesehatan untuk jemaah haji Indonesia menjadi prioritas pengawasan Komisi Haji ini. 

Terlebih layanan untuk para jemaah haji warga lanjut usia (lansia) yang memang termasuk kelompok prioritas untuk diberangkatkan pada tahun ini.  

Anggota Komisi VIII DPR RI H Abdul Wachid mengatakan pihaknya masih menemukan sejumlah persoalan terkait pelaksanaan ibadah haji tahun 2023. 

Persoalan itu terjadi merata di sejumlah sektor mulai dari penyediaan makanan hingga ketersediaan obat-obatan untuk jemaah haji, khususnya kategori lansia.

Menurut Abdul Wachid, pihaknya bertemu dan berbincang langsung dengan jemaah haji lansia, terutama yang sakit saat berada di Tanah Suci.

Dari proses itu, Komisi VIII DPR RI mendapatkan sejumlah laporan dan keluhan bahwa stok atau ketersediaan obat-obatan yang diperlukan jemaah haji lansia kurang memadai.

"Tim medis mengeluh kekurangan obat flu, batuk dan antibiotik," kata wakil rakyat dari Fraksi Gerindra ini melalui keterangan tertulis diterima Minggu (25/6/2023).

Baca juga: Nenek Suminah Usia 103 Tahun Asal Rembang Berangkat Haji, Calhaj Tertua di Jateng dan DIY

Baca juga: Kabar Gembira, Tahun Ini, 62.879 Calon Jemaah Haji Lansia Diberangkatkan ke Tanah Suci

Baca juga: Setujui Tambahan 8.000 Kuota Haji, Abdul Wachid Komisi VIII DPR: Prioritas untuk Jemaah Haji Lansia

Terkait persoalan ini, Komisi VIII langsung berkomunikasi dengan jajaran Kemenag RI. 

Pihaknya ingin jemaah haji lansia mendapatkan perhatian lebih terutama terkait pelayanan kesehatan dan pendampingan saat pelaksanaan ibadah haji di Arafah Muzdalifah, Mina (Armuzna). 

Sebab meski jemaah haji lansia itu sakit, mereka juga tetap wajib beribadah wukuf di Arafah.

"Makanya ini harus ada pendampingan dan tindakan khusus. Jangan sampai jemaah haji lansia yang sakit tidak bisa ke Arafah. Tenaga medis dan para petugas jemaah haji harus memperhatikan hal ini," ujarnya. 

Secara umum, kata Abdul Wachid, Komisi VIII DPR RI menilai sistem pelayanan haji tahun ini masih perlu perbaikan. 

Soal katering misalnya, Abdul Wachid menjelaskan, ada beberapa persoalan terkait hal itu yang harus dibenahi dan diselesaikan untuk kenyamanan para jemaah haji.

"Terutama masalah gizi dan ketepatan droping makanan di pemondokan. Selain itu kualitas makanan serta cita rasa khas nusantara juga harus diperhatikan," terang anggota DPR asal Jepara ini.

Menurutnya, jenis makanan yang sesuai selera jemaah haji menjadi sangat penting.

Sebab jemaah haji membutuhkan stamina prima saat menjalankan ibadah yang merupakan Rukun Islam kelima ini.

"Karena jemaah haji membutuhkan fisik yang kuat jadi gizi makanan para jemaah harus diutamakan. Jangan sampai para jemaah mudah sakit gara-gara makanan," tandasnya.

Abdul Wachid juga menekankan agar hunian bagi para jemaah haji juga mesti diperhatikan mulai dari jarak hingga kebersihannya.

"Idealnya pemondokan bagus dan tidak jauh dari Masjidil Haram serta Armuzna. Jemaah bisa mendapatkan kemah yang baik dengan sanitasi yang benar-benar tersedia dengan baik," harapnya.

Dengan layanan yang memadai, Abdul Wachid berharap jemaah haji Indonesia bisa menjalankan syarat, rukun, wajib hingga sunah haji dengan maksimal. Pihaknya juga mendoakan jemaah haji Indonesia  bisa pulang ke Tanah Air dengan selamat dan menyandang haji mabrur.

"Hasil monitoring Komisi VIII DPR ini menjadi bahan materi agar pelaksanaan haji tahun depan bisa lebih baik lagi. Intinya jemaah haji Indonesia harus mendapat layanan maksimal karena mereka adalah tamu Allah SWT," tandasnya.