Anwar Abbas Wakil Ketua Umum MUI Sebut Konser Coldplay Langgar Konstitusi: Harus Dibatalkan!

TRIBUNMURIA.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, meminta pemerintah dan penyelenggara membatalkan konser Coldplay, yang diagendakan digelar pada 15 November 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas, menilai penyelenggaraan konser band asal Inggris itu melanggar konstitusi.

Anwar Abbas menyebut, penyelenggaraan konser Coldplay bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, terutama Pasal 29 ayat (1).

Baca juga: Bareskrim Polri Endus Dugaan Penipuan dalam Penjualan Tiket Konser Coldplay, Jastip War

Baca juga: Harga dan Cara Beli Tiket Konser Coldplay Presale Via BCA, Ada yang Cuma Rp 800 Ribu

Baca juga: Siap-siap, War Tiket Coldplay di Jakarta Dimulai Besok, Harga Mulai Rp 800 Ribu - Rp 11 Juta

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas, menilai konser Coldpay berdampak buruk bagi moral dan akhlak genarasi muda Indonesia.

Sebab, kata Anwar Abbas, Coldplay adalah grup musik asal Inggris yang mendukung LGBT.

Oleh karenanya, Anwar Abbas meminta pemerintah tidak hanya memikirkan ekonomi, tapi juga mencermati akhlak, moralitas dan budaya bangsa yang bisa terkikis dengan menghadirkan grup musik pendukung lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

"Dalam konstitusi negara kita Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 jelas dikatakan Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa."

"Artinya tidak boleh ada di kegiatan yang kita lakukan di negeri ini yang bertentangan dengan ajaran agama," ujar Anwar dalam keterangan tertulisnya yang diterima KOMPAS.TV, Kamis (18/5).

Anwar menjelaskan tidak ada satu agama pun dari enam agama yang diakui oleh negara membenarkan dan menoleransi praktik LGBT.

Ia juga merasa heran mengapa Menparekraf Sandiaga Uno selalu berbicara mengenai dampak ekonomi yang didapat Indonesia dengan hadirnya Coldplay.

Sejatinya sebagai menteri, kata Anwar Abbas, semestinya Sandiaga tidak lagi berpikir menjadi seorang pedagang dan atau politisi, tapi harus menjadi negarawan. 

Dengan arti jika akan melakukan sesuatu, Sandi harus memikirkan apa dan bagaimana dampak dari kegiatan dan tindakan yang akan dilakukannya terhadap semua sisi dan segi dari kehidupan sebuah bangsa. 

"Untuk itu saya mengharapkan kepada pihak pemerintah, mengimbau sang menteri agar tidak melanjutkan rencananya."

"Karena bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 terutama pasal 29 ayat 1."

"Dan hal demikian juga jelas akan merusak akhlak dan moralitas anak-anak bangsa dan tentu saja tidak kita inginkan," ujar Anwar.