DPR Dapil Jateng III Soroti Kondisi Jalan Provinsi di Blora, Riyanta: Idealnya Menggunakan Beton

TRIBUNMURIA.COM, BLORA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Riyanta menyoroti pembangunan dan pembenahan ruas jalan provinsi yang ada di Kabupaten Blora. 

Menurut wakil rakyat dari Dapil Jateng III yang meliputi Blora, Rembang, Pati dan Grobogan ini pembenahan ruas jalan provinsi di Blora perlu tindak lanjut yang lebih serius agar hasilnya maksimal. 

Menurutnya perlu perbaikan sistem pengadaan barang terkait pembangunan infrastruktur jalan.

Idealnya, pembenahan jalan provinsi di wilayah Blora harus menggunakan beton agar kuat, tahan lama dan tidak mudah rusak.

"Banyak oknum yang bermain anggaran dalam pengerjaan proyek fisik untuk perbaikan fasilitas umum khususnya jalan. Makanya proyek jalan banyak yang bermasalah," ucap Riyanta kepada tribunmuria.com, ditulis Jumat (10/3/2023).

Baca juga: Anggota DPR RI, Riyanta: Jalur Pantura Rusak Karena Perencanaan dan Pengerjaan yang Amburadul

Baca juga: Pembangunan Jalan Blora - Randublatung Selesai Tahun Ini, Bupati: 2023 Fokus ke RSUD Randublatung

Pembangunan infrastruktur jalan yang tak maksimal dipengaruhi berbagai faktor.

Salah satunya jika di dalam proses pengadaan barang ada penurunan 20 persen hingga 25 persen dari harga normal, dipastikan pengerjaan infrastruktur tersebut tidak maksimal. 

Kondisi itu diperparah dengan model ambil untung yang dilakukan pemborong. Hal itu, mempengaruhi kualitas barang atau bahan yang dipilih untuk proses pembangunan jalan. 

"Akibatnya permasalahan kerusakan jalan tidak ada ujungnya," ujar Riyanta. 

Ia mencontohkan dana yang digelontorkan oleh provinsi untuk perbaikan jalan penghubung antar kabupaten di kecamatan Ngawen Blora. Anggarannya, kata Riyanta sekitar Rp 2 triliun. 

Namun ternyata pembangunan jalan itu tak maksimal. 

‘’Pembangunan atau pembenahan jalan idealnya harus menggunakan beton. Strukturnya kuat dan tahan lama,’’ jelasnya. 

Riyanta ingin masyarakat mengawal penuh pembangunan fisik yang ada di Kota Sate. 

Caranya, masyarakat mengakses besaran anggaran dan barang-barang tipe apa saja yang digunakan dalam pembangunan atau pembenahan infrastruktur. 

Riyanta mendukung pembangunan jalan provinsi dimasukkan ke dalam jalan inpres. 

Sebab, jika pemerintah pusat turun langsung ke lapangan maka upaya pembangunan jalan provinsi itu bisa lebih maksimal.  

‘’Setiap pembangunan harus melibatkan masyarakat di dalamnya. Itu wujud dari Pancasila," terang Riyanta.  (kim)