Ihwal Mitigasi Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jokowi Tekankan Relokasi: Segera Putuskan

"Ini segera diputuskan sehari, dua hari ini, oleh Pertamina dan (pj) Gubernur DKI sehingga solusinya menjadi jelas," tambah Jokowi.

Minta zona bahaya diaudit

Jokowi pun menuturkan bahwa sebelumnya sudah ada rencana terkait adanya jarak (buffer zone) antara permukiman warga dan TBBM Pertamina Plumpang selebar 50 meter.

Namun, rencana tersebut belum terwujud karena belum memberikan solusi bagi para penduduk sekitar.

"Tanah Merah ini kan padat dan penuh, semuanya harus carikan solusi."

"Saya kira keamanan masyarakat, keselamatan masyarakat harus menjadi titik yang utama," tandasnya.

Tidak hanya TBBM Pertamina Plumpang, Presiden juga menegaskan bahwa seluruh zona berbahaya yang ada di Indonesia juga harus dievaluasi dan diaudit.

Hal tersebut penting dilakukan karena berkaitan dengan keselamatan masyarakat.

"Harus dievaluasi semuanya karena menyangkut nyawa. Jadi sudah saya perintahkan semuanya mengenai itu," tutur Jokowi.

Pertamina lakukan evaluasi

Menanggapi perintah Presiden Jokowi, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan segera menindaklanjuti arahan tersebut dengan berkoordinasi ke pihak-pihak terkait.

"Kami akan segera evaluasi dan koordinasi dengan Kementerian BUMN dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencari solusi terbaik," tuturnya dalam keterangan resmi pada Minggu.

Nicke menuturkan, saat ini Pertamina memprioritaskan bantuan untuk para korban dan keluarga yang terdampak.

"Komitmen Pertamina bahwa biaya pengobatan, santunan, dan bantuan yang dibutuhkan warga terdampak akan ditanggung oleh Pertamina," katanya.

Sementara itu, Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak Pertamina agar memiliki pola mitigasi bencana untuk depo-depo di daerah padat penduduk.