Berita Nasional

Menkes Teken Tarif Baru Layanan BPJS, Pendapatan Doker Meningkat, Apa Dampaknya untuk Peserta?

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin teken tarif baru kapitasi BPJS Kesehatan, yang tingkatkan pendapatan dokter. Dampaknya bagi peserta?

shutterstock.com
Ilustrasi Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau BPJS Kesehatan 

TRIBUNMURIA.COM, JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunai Sadiki teken keputusan penerapan tarif baru kapitasi layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang berlaku per tahun 2023.

Dengan tarif kapitasi baru ini, pendapatan dokter secara otomatis akan meningkat. 

Pun demikian, pendapatan untuk fasilitas layanan kesehatan (fasyankes), klinik atau rumah sakit.

Lalu, apa dampaknya bagi pasien atau peserta BPJS Kesehatan?

Diketahui, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) resmi melakukan penyesuaian besaran tarif pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Penyesuaian tarif berlaku bagi pelayanan kesehatan di pelayanan kesehatan dasar maupun pelayanan kesehatan rujukan.

Penyesuaian tarif ini tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dan mulai diundangkan pada 9 Januari 2023.

“Ini merupakan kali pertama adanya kenaikan tarif layanan kapitasi yang akan diterima puskesmas/klinik/dokter praktek dari BPJS Kesehatan sejak tahun 2016,” ujar Menkes Budi Gunadi Sadikin dikutip dari laman resmi Kemenkes, Sabtu (14/1/2023).

Besaran tarif kapitasi yang ditetapkan

  • Berikut besaran standar tarif kapitasi yang ditetapkan.
  • Puskesmas sebesar Rp 3.600 sampai dengan Rp 9.000 per peserta per bulan.
  • Rumah sakit Kelas D Pratama, klinik pratama, atau fasilitas kesehatan yang setara sebesar Rp 9.000 sampai dengan Rp 16.000 per peserta per bulan.
  • Praktik mandiri dokter atau praktik dokter layanan primer sebesar Rp 8.300 sampai dengan Rp 15.000 per peserta per bulan; dan
  • Praktik mandiri dokter gigi sebesar Rp 3.000 sampai dengan Rp 4.000 per peserta per bulan.

Penghitungan besaran Tarif yang dibayarkan ke FKTP salah satunya ditentukan berdasarkan ketersediaan dokter atau rasio dokter dengan jumlah peserta terdaftar dan/atau ketersediaan dokter gigi.

Di Puskesmas:

1. Tersedia dokter dengan rasio 1:≤5000 peserta dan tersedia dokter gigi Rp 7.000 per peserta.

2. Tersedia dokter dengan rasio 1:≤5000 peserta dan tidak tersedia dokter gigi Rp 6.300 per peserta.

3. Tersedia dokter dengan rasio 1:>5000 peserta dan tersedia dokter gigi sebesar Rp 6.000 per peserta.

4. Tersedia dokter dengan rasio 1:>5000 peserta dan tidak tersedia dokter gigi sebesar Rp 5.300 per peserta.

5. Tidak tersedia dokter dan tersedia dokter gigi, maka tarif sebesar Rp 4.300 per peserta.

6. Tidak tersedia dokter dan dokter gigi, maka tarif Rp 3.600 per peserta.

Klinik pratama, rumah sakit kelas D pratama atau fasilitas kesehatan:

1. Tersedia dokter dengan rasio 1:≤5000 peserta dan tersedia dokter gigi Rp 12.000 per peserta.

2.Tersedia dokter dengan rasio 1:≤5000 peserta dan tanpa tersedia dokter gigi Rp 10.000 per peserta.

3. Tersedia dokter dengan rasio 1:>5000 peserta dan tersedia dokter gigi sebesar Rp 11.000 per peserta.

4. Tersedia dokter dengan rasio 1:>5000 peserta dan tanpa tersedia dokter gigi sebesar Rp 9.000 per peserta.

Praktik mandiri dokter atau dokter layanan primer:

1. Tersedia dokter dengan rasio 1:≤5000 peserta sebesar Rp 8.800 per peserta.

2.Tersedia dokter dengan rasio 1:>5000 peserta sebesar Rp 8.300 per peserta.

Sementara, bagi praktik mandiri dokter gigi, tarif ditetapkan sebesar Rp 3.500 per peserta per bulan.

Peningkatan tarif dan kualitas pelayanan

Menkes Budi menambahkan, melalui revisi aturan ini akan berdampak pada peningkatan mutu dan kualitas layanan kesehatan baik yang diterima oleh peserta JKN, dokter dan fasilitas pelayanan kesehatan.

“Bagi Peserta JKN perubahan tarif layanan akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan yang didapatkan sesuai dengan indikasi medis,” lanjut Menkes Budi.

Bagi fasilitas pelayanan kesehatan, adanya penyesuaian pembiayaan yang diterima sehingga diharapkan mutu layanan kesehatan yang diberikan semakin baik dan sesuai dengan kompetensi.

Sementara bagi dokter dan tenaga medis, revisi aturan ini berdampak pada kenaikan pendapatan. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Resmi, Menkes Teken Tarif Baru Pelayanan JKN Mulai 2023

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved