Anggaran Gaji dan Tunjangan PPPK Blora Capai Rp96,85 Miliar, BPPKAD Ungkap Sumber Pendanaannya

TRIBUNMURIA.COM, BLORA – Anggaran gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) selama 2023 telah dianggarkan.

Anggaran gaji dan tunjangan yang ditetapkan Pemkab Blora mencapai Rp96,85 miliar.

Besaran anggaran gaji dan tunjangan tersebut termasuk untuk PPPK yang akan direkrut pada gelombang kedua pada tahun ini. 

Demikian disampaikan Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran, Bidang Anggaran, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Blora Sulistyo Nugroho.

Sulistyo mengatakan anggaran gaji dan tunjangan itu didapatkan dari dana alokasi umum (DAU) yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat.

DAU mandatori itu, menurutnya, memang dikhususkan untuk gaji dan tunjangan PPPK, tidak dapat dialokasikan ke yang lain.

“DAU tersebut wajib untuk gaji dan tunjangan. Kalau TPP harus dari APBD (APBD Pemerintah Kabupaten Blora, Red)," ucap Sulistyo Nugroho kepada tribunmuria.com di kantornya, Jumat (6/1/2023). 

"Tahun kemarin itu rekrutan 2019 masuknya 2022 sekitar Rp59 miliar."

"Sedangkan 2023 kita diberi anggaran hampir Rp97 miliar,” imbuh Sulistyo Nugroho. 

Berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212 /PMK.07 /2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, Kabupaten Blora mendapatkan alokasi Rp96.850.728.000. 

“Itu untuk pengadaan tahun kemarin ditambah yang mau besok ini, setelah seleksi tahun 2023 ini,” ujar Sulistyo Nugroho. 

Pada lampiran tersebut, juga disebutkan bahwa anggaran tersebut disiapkan untuk formasi PPPK 2022 dan formasi PPPK 2023. 

Untuk formasi PPPK 2023, dianggarkan dengan total 1.912 orang. 

Terdiri atas PPPK guru sebanyak 1.261 orang, PPPK tenaga kesehatan 250 orang, serta PPPK tenaga teknis 401 orang.

Sedangkan formasi PPPK tahun ini dianggarkan untuk 2.188 orang yang terdiri dari PPPK guru sebanyak 2.063 orang dan PPPK tenaga kesehatan 125 orang. 

Dikatakannya, tidak ada PPPK tenaga teknis. 

Pada peraturan menteri tersebut, besaran anggaran ditentukan berdasarkan jumlah formasi PPPK, gaji pokok dan tunjangan melekat, serta jumlah bulan pembayaran gaji PPPK.

PPPK jabatan fungsional minim peminat

Sebelumnya diberitakan, pendaftar seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk jabatan fungsional tenaga teknis di Kabupaten Blora masih minim. 

Dari total 401 formasi yang disediakan, hingga Kamis (29/12/2022), terhitung baru ada 79 pendaftar. 

Demikian disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Blora, Heru Eko Wiyono.

Heru mengatakan, telah mengonfirmasi kepada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) perihal minimnya pendaftar pada seleksi PPPK kali ini. 

Heru Eko Wiyono juga meminta masing-masing OPD agar datang ke help desk yang telah disediakan oleh BKD Blora, apabila terdapat kendala dalam pendaftaran tersebut.

"Kami sudah konfirmasi kepada masing-masing OPD, kenapa temen-temen tidak segera mendaftar, dan hari ini sampai jam segini (sekitar pukul 15.00) masih banyak yang konsultasi ke kami," terangnya saat ditemui tribunmuria di kantornya.

Dijelaskannya, BKD Blora telah membuka layanan help desk untuk membantu para calon pendaftar PPPK sejak pengumuman seleksi disampaikan ke publik yakni 21 Desember lalu. 

Help desk tersebut akan ada hingga berakhirnya masa pendaftaran PPPK untuk tenaga teknis, yakni hingga 6 Januari mendatang. 

"Kami buka sampai jam 5 sore," tandas Heru Eko Wiyono. 

Dituturkan Heru, puluhan pegawai honorer tampak konsultasi ke kantor BKD Blora kemarin. 

Mereka datang berkelompok dengan didampingi bagian kepegawaian masing-masing OPD. 

Kebanyakan dari pegawai honorer yang belum mendaftarkan diri adalah karena ketidakpahaman mengenai pengalaman yang harus linier dengan formasi yang dituju. 

Sebab disyaratkan harus sudah berpengalaman selama dua tahun di posisi yang akan dilamarnya. 

Selain itu, beberapa dari mereka mengaku kesulitan dalam mendaftarkan akun untuk menjadi peserta seleksi PPPK tersebut. 

"Karena sehari-hari mereka sebenarnya sudah mengerjakan tugas yang sebenarnya sudah linier."

"Tapi tidak tahu. Sehingga konsultasi ke kami rata-rata tentang persyaratan yang menjadi linier," ucap Heru Eko Wiyono. 

"Saya juga menyadari, temen-temen ini ada yang memiliki masa kerja sampai 17 tahun, 15 tahun, saya yakin masalah teknologi sekarang banyak yang kesulitan," terang Heru Eko Wiyono. 

Dengan adanya pembukaan formasi PPPK tenaga teknis ini, Heru menghimbau agar kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik. 

Mengingat formasi PPPK yang dibuka tahun ini cukup lengkap. Setiap OPD mendapat jatah formasi. 

"Silahkan teman-teman honorer ataupun orang luar yang bisa mendaftar untuk bisa datang ke kami."

"Kami siap untuk melayani semuanya," ungkap Heru Eko Wiyono. 

Rika, salah satu pendaftar mengaku sangat terbantu dengan adanya help desk oleh BKD ini. 

"Daripada takut salah mending ke sini saja. Iya difasilitasi BKD sampai tanggal 6 Januari 2023."

"Jadi kalau ada apa-apa cepet bisa nanya. Nanti malah gagal di administrasi malah repot," ucap Rika. 

"Harapannya bisa diterima biar bisa ikut mbangun Blora," pungkas Rika.

(kim)