Geger Bansos Desa Tawangrejo Blora Diduga Disunat Rp300.000, Begini Fakta dan Duduk Perkaranya

TRIBUNMURIA.COM, BLORA – Penyaluran bantuan sosial (bansos) di Desa Tawangrejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, ramai jadi perbincangan warga.

Musababnya, diduga ada pemotongan Rp300.00 oleh oknum tertentu dalam penyaluran bansos di Desa Tawangrejo.

Diketahui, ada penyaluran berbagai macam bansos di Desa Tawarejo --mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai BahanBakar Minyak (BLT BBM)-- di kantor balai desa setempat, Kamis (25/11/2022).

Baca juga: Ada Lagi Pemotongan BLT di Blora, Kades Keser: Uang Buat Infak Pembangunan Musala Balai Desa

Baca juga: Aksi Sunat BLT Kembali Terulang di Blora, Bupati Geram Langsung Turun Lapangan: Kembalikan!

Baca juga: Tak Ada Pidana dalam Sunat BLT BBM di Blora, Saber Pungli: Diserahkan Inspektorat untuk Dibina

Duduk perkara dugaan bansos Tawangrejo disunat

Kabar tak sedap, ihwal bansos Desa Tawangrejo disunat langsung dibantah oleh Pendamping Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Tunjungan, Nur Laili Hikmawati.

Laili menegaskan tidak ada pemotongan dalam bansos tersebut terutama bantuan sembako. 

Terlebih, kata dia, penyaluran bansos tersebut turut dihadiri Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Kepala Desa (Kades) Tawangrejo, Perangkat Desa, PT Pos (sebagai penyalur) serta PKH dari Kecamatan Tunjungan.

"Terkait adanya kabar pemotongan senilai Rp300.000 itu tidak benar."

"Kemarin saya hanya mengimbau untuk KPM bisa membelanjakan sembako uang bantuan tersebut, khawatirnya tidak digunakan sebagai mana mestinya," ucap Nur Laili Hikmawati kepada tribunmuria.com, Jumat (2/12/2022). 

Imei --sapaan akrab Nur Laili Hikmawati-- menerangkan, ketiga bansos tersebut disalurkan secara utuh disaksikan stakholder dan seluruh KPM yang ada di balai Desa Tawangrejo. 

"Semua KPM mendapatkan utuh besaran uang tunainya, kecuali PKH itu nominal sesuai komponennya," terang Imei. 

KPM Dukuh Pohgesik, Suwarni, menceritakan kronologi kejadian tersebut.

Sebelumnya, dirinya bersama KPM lain menyiapkan persyaratan untuk bisa mengambil bantuan tersebut. 

"Ini uang yang dipakai beli sembako, ini gimana baiknya?," ucap Suwarni. 

Lanjutnya, untuk yang lansia, dulu bisa pakai surat kuasa, namun sekarang harus yang satu KK.

Jadi sekarang pihak pos didampingi pihak desa yang terjun ke rumah-rumah. 

"Nah saat hari Kamis (25/11/200) pencairan itu, saya pikir Mbak Mei (pendamping PKH) tidak mengatakan itu pemotongan, justru malah menjelaskan rinci bantuan yang tengah disalurkan," jelas Suwarni. 

"Mbak Mei mengimbau untuk menyisihkan uang BPNT itu untuk sembako, jangan dibuat uang lain, karena itu bantuan untuk sembako," tambah Suwarni. 

Biasanya, lanjut Suwarni, yang BPNT mendapatkan Rp200 ribu untuk dibelikan sembako di e-warung. 

"Terus, bagaimana baiknya, karena harus diwujudkan sembako, kemudian harus setor struk belanja sesuai yang dibelanjakan."

"Dulu pernah, dapet uang terus belanja marik-marik (kesana kemari, red) kemudian kwitansi stempel difoto terus dikumpulkan di ketua KPM," papar Suwarni. 

Karena imbauan tersebutlah, Suwarni dan teman KPM lainnya menitipkan uang Rp300.000 ke Ketua Kelompok KPM. 

"Jadi sudah dibelanjakan sama mbak An (Ketua Kelompok KPM), Senin mau dibagi, e ndelalah, ada panggilan di balai desa."

"Lantaran ada warga yang lapor ke Dinsos, bersama Ketua KPM dukuh lain disuruh mengembalikan uang yang dititipkan kepadanya," jelas Suwarni. 

"Mungkin ini yang tua-tua. Kalau saya sih masih bisa membedakan mana potongan mana setor titip itu gimana, kalau yang tua mungkin nyebutnya potongan, wong yang lapor siapa itu juga gak tahu."

"Mbak An itu juga nggak narik, jadi anggota KPM itu yang nitip ke mbak An," tandas Suwarni. 

Suwarni heran sebab terkadang yang dibelikan tidak untuk sembako tidak apa-apa, sedangkan dibelikan sembako malah ramai. 

"Nggak habis pikir, malah viral. Mbak An itu sampai nangis, saat mengembalikan uang yang dititipkan pada dia bersama perangkat dan pendamping waktu itu," keluh Suwarni. 

Menurutnya, jika itu potongan pasti sudah dipotong di balai desa. 

"Emang bantuan kalau tunai itu eman dipakai belanja lainnya. Kasian sama ketua kelompok, pendamping."

"Saya pengennya dihadirkan semua, agar masalah seperti ini tahu titik temunya," harap Suwarni. 

Kepala Desa Tawangrejo, Parjana mengatakan, ceritanya dari semua bantuan itu disalurkan secara tunai. 

"Sebenernya itu imbauan, disisihkan nggih. Saya tahu minggu malam (27/11) terus tak tanggapi senin (28/11)

Kemudian, Dinsos, Koordinator PKH sama Pak Sekcam dan ada panggilan, dan ternyata sudah ada laporan," ungkap Parjana. 

"Saya dan Perangkat Desa lainnya malah baru tau setelah hal tersebut ramai. Untuk uang sudah dikembalikan akhirnya," ujar Parjana. 

Biarlah KPM belanja sendiri

Sementara itu, Wakil Ketua BPD Tawangrejo, Suparti mengatakan kalau hal tersebut bukan disunat. 

Dia mengaku total KPM yang melapor dirinya ada 6 orang yang enggan disebutkan namanya. 

"Saya dari tetangga, bu saya diuruh bayar sekian, saya dapat informasi itu juga dari group PKH yang senin itu dibubarkan. Saya ada bukti wa juga ada," ucap Suparti. 

Dikatakannya, pada hari jumat (26/11) dirinya berkoordinasi dengan Dinas Sosial. 

"Dari dinas bilang itu miss komunikasi bu, cuma nanti belanjanya di e-warung senilai Rp300 ribu kemudian nota diserahkan ke ketua kelompok," ungkap Suparti. 

Dia mengaku tak mengetahui bantuan apa saja yang telah disalurkan, sebab dirinya tak berada di Balai Desa saat penyaluran. 

"Kalau istilah di WA group itu ada pemotongan. Kemudian setelah saya konfirmasi Dinsos, saya share ke teman BPD dan situasinya sama gitu katanya."

"Informasi yang diterima teman BPD pada waktu itu sama," terang Suparti. 

"Akhirnya hari Senin, saya acara keluarga, pulang ada informasi uang dikembalikan," imbuh Suparti. 

Suparti berharap dengan hal ini, dari pendamping PKH dan Koordinator KPM biarlah KPM untuk belanja sendiri. 

"Karena kaitannya setor nota, mereka kebutuhannya berbeda, masak yang punya beras, beli beras lagi."

"Mending dibelikan bawang, gula, minyak," pungkas Suparti. (kim)