Berita Jateng
Kabar Baik, Kades, Perades dan Penggiat Desa Bisa Kuliah Hanya Dua Tahun Melalui Program RPL Desa
Kabar baik bagi para Kepala Desa, Perangkat Desa dan penggiat desa yang ingin melanjutkan pendidikannya khusus untuk perkuliahan di perguruan tinggi.
Penulis: Ahmad Mustakim | Editor: Moch Anhar
lihat foto
TRIBUNMURIA.COM, BLORA – Kabar baik bagi para Kepala Desa, Perangkat Desa dan penggiat desa yang ingin melanjutkan pendidikannya khusus untuk perkuliahan di perguruan tinggi.
Melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Desa, kini mereka bisa kuliah hanya dengan waktu dua tahun.
Sosialisasi Program RPL Desa ini diisi langsung oleh Kemendes PDTT RI dan Rektor Unnes di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Jumat (18/11/2022).
"Program RPL ini adalah untuk perangkat desa, penggiat desa, kepala desa yang untuk kuliah di Unnes dengan hanya menempuh 4 semester," ucap Kepala PMD Kabupaten Blora, Yayuk Windrati kepada tribunmuria.com usai acara.
Baca juga: Rilis Logo Hari Jadi Ke 273, Bupati Blora Beri Semangat untuk Tuntaskan PR yang Belum Tergarap
Namun, lanjut Yayuk Windrati, mereka harus memiliki persyaratan-persyaratan lain yang harus diunggah.
"Atau pengalaman-pengalaman yang harus diunggah untuk memenuhi portofolionya. Jadi ini kesempatan untuk kepala desa, perangkat desa dan penggiat desa untuk mengikuti semuanya. Diperingan namun tidak menggampangkan," terang Yayuk Windrati.
Dijelaskannya, untuk klasifikasi umur tadi sudah dijelaskan mulai usia 25 tahun-50 tahun. Yang penting portofolionya clear.
"Ini tidak seperti berminat langsung bisa masuk begitu nggak. Itu tadi melalui penilaian-penilaian baru bisa dinyatakan lolos," jelas Yayuk Windrati.
Menurutnya, terkait nanti minat yang dibawah umur 25 tahun tinggi di Blora dan semangat teman-teman perangkat yang baru jadi ini besar, dimungkinkan bisa juga diberi kesempatan.
"Yang penting memenuhi persyaratan rekoginisi itu dulu. Ini bukan pasti diterima, namun memang harus melalui proses," jelas Yayuk Windrati.
"Kalau di Unnes ini kan jelas diakui karena sudah bekerjasama dengan Kementerian PDTT (Pemerintah, red)," tandas Yayuk Windrati.
Terkait fakultas ataupun progam studinya, pihaknya masih perlu melakukan rakor lagi dengan pihak Unnes.
"Yang jelas fakultas atau prodi yang dipilih ini sesuai yang mendukung terhadap pemerintah desa. Gelarnya tetap Sarjana," ungkap Yayuk Windrati.
"Taruhlah 146 SKS, jadi akan dihitung yang rekognisi berapa yang harus ditempuh berapa. Jadi ini sesuai portofolio nya tadi. KKN saja tidak perlu," imbuh Yayuk Windrati.
Yayuk Windrati juga mengungkapkan, bahwa program ini tetap berbayar.
