Mahfud MD Sorot 4 Persoalan Tragedi Kanjuruhan: Panpel Abai Usul Polisi, hingga Janji Pemerintah

TRIBUNMURIA.COM, JAKARTA - Tragedi kemanusian di Stadion Kanjuruhan Malang mendapat sorot tajam dari berbagai pihak.

Tak terkecuali pemerintah pusat. Bahkan, Presiden Joko 'Jokowi' Widodo pun langsung mengeluarkan instruksi untuk menghentikan sementara gelara Liga 1 2022-2023.

Sementara, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, menyorot 4 hal penting dalam Tragedi Kanjuruhan.

Mulai dari panitia pelaksana (panpel) yang dinilai abai terhadap saran kepolisian, hingga janji pemerintah tanggung biaya korban dan penuntasan Tragedi Kanjuruhan ini.

Berikut laporan selengkapnya.

Pemerintah pusat langsung bereaksi dengan menyampaikan sejumlah pernyataan terkait kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, pada Sabtu (1/10/2022), yang mengakibatkan 125 (sebelumnya dilaporan 129) orang meninggal.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung memerintahkan supaya Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) menghentikan kompetisi Liga 1 usai kejadian itu.

Kebijakan itu diambil sambil menunggu hasil investigasi dan evaluasi terkait tragedi itu.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD turut memberikan pernyataan terkait kejadian itu.

Bahkan dia menyoroti sejumlah hal yang dinilai menjadi faktor yang turut memicu kerusuhan itu.

1. Panitia abaikan usul kepolisian

Mahfud mengatakan, panitia pelaksana Arema FC diduga mengabaikan usulan aparat kepolisian terkait laga sengit itu.

Menurut dia, aparat kepolisian sempat mengusulkan kepada panitia supaya laga digelar pada sore hari.

Selain itu, kata Mahfud, aparat keamanan juga meminta supaya jumlah penonton disesuaikan dengan kapasitas stadion, yakni sebanyak 38.000 orang.

“Tapi usul-usul itu tidak dilakukan oleh panitia yang tampak sangat bersemangat."